Manama,LiputanIslam.com-Kementerian luar negeri Bahrain pada Senin (3/9) menyatakan, Manama akan mencalonkan diri sebagai anggota di Dewan HAM PBB untuk periode 2019-2020. Pengumuman ini disampaikan dalam sebuah rapat yang dihadiri para dubes asing di kemenlu Bahrain.
Pemilihan anggota dewan ini rencananya akan dilaksanakan pada Oktober mendatang di New York, AS.
Abdullah bin Faisal bin Jabr al-Duwsari (wakil menlu Bahrain) mengatakan, negaranya berniat untuk berbicara dengan komisaris baru Dewan HAM PBB berdasarkan transparansi dan keadilan, bukan politisasi.
Menurut laporan situs Mirat al-Bahrain, al-Duwsari menepis kritikan Zaid Raad al-Husain (mantan komisaris Dewan HAM PBB) terkait kondisi HAM di negaranya. Dia mengklaim bahwa kritikan-kritikan itu tidak benar dan tak pada tempatnya.
“Kami telah menanggapi kritikan itu dan telah melewati tahap tersebut. Kini kami menanti komisaris baru dan berharap bisa bertemu dengannya dalam waktu dekat. Kami akan mengundangnya ke Bahrain dan menjalin hubungan dengannya berdasarkan transparansi dan objektivitas,”ujar al-Duwsari.
Michelle Bachelet (mantan presiden Chile) baru-baru ini terpilih sebagai komisaris baru Dewan HAM PBB.
Bahrain merasa percaya diri dengan pencalonan ini, padahal Komite Internasional HAM dalam laporan terbarunya mengutarakan kekhawatiran atas kondisi HAM di negara monarki tersebut. Menurut komite ini, kondisi kelompok oposisi di Bahrain jauh lebih buruk pada tahun lalu.
Penahanan sejumlah tokoh oposisi, termasuk Nabil Rajab (ketua dewan HAM) dan para ulama Syiah, seperti Syaikh Ali Salman (sekjen kelompok al-Wifaq), memicu kecaman keras dari masyarakat internasional. Zaid Raad menyebut penahanan Nabil Rajab sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM di Bahrain.