Teheran, LiputanIslam.com – Parlemen Iran, Majelis Syuro Islam, memberi tempo 10 hari kepada pemerintah negara ini supaya mengajukan gugatan kepada badan-badan internasional yang berwenang terkait penolakan Amerika Serikat (AS) memberikan visa masuk kepada Hamid Aboutalebi, duta besar (dubes) baru Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS.
“Pemerintah harus menindak lanjuti isu ini dan membuat berkas gugatan terhadap AS,” ujar Mohammad Hassan Asafari, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri, kepada FNA, Minggu (13/4/2014). Menurut Asafari, parlemen Iran menegaskan lagi bahwa pemerintah AS harus bertanggungjawab atas tindakan Senat AS.
Masalah ini mengemuka sejak Senin lalu ketika Senat AS diriuhkan oleh statemen-statemen bahwa AS harus mencegah kedatangan Aboutalebi ke New York karena diduga terlibat aksi pendudukan Kedutaan Besar AS di Teheran selama insiden pasca-revolusi Islam Iran tahun 1979.
Sehari kemudian, Juru Bicara (jubir) Gedung Putih, Jay Carney mengumumkan bahwa Washington “tidak akan menyambut” dubes baru Iran untuk PBB. Carney juga menyebut Aboutalebi sebagai orang “tidak layak”.
Kamis lalu, Jubir Menteri Luar Negeri Iran Marziyeh Afkham menyesalkan sikap Washington terkait Aboutalebi dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak bisa diterima. “Perlakuan pemerintah AS terhadap Dubes Republik Islam Iran untuk PBB tidak dapat diterima, dan Dr. Hamid Aboutalebi adalah pilihan Iran menjabat sebagai wakil di PBB,” ujar Afkham.
Afkham juga mengingatkan bahwa Aboutalebi bukanlah orang baru, melainkan diplomat yang berpengalaman sebagai utusan Iran di Italia, Belgia dan Australia, dan bahkan pernah mendapatkan visa AS untuk berkunjung ke PBB pada tahun 1990-an.
Pada hari Sabtu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Seyed Abbas Araqchi mengatakan bahwa Teheran tetap bersikukuh pada pilihannya menyangkut jabatan duta besar Iran di PBB.
Pada 4 November 1979, sekelompok mahasiswa telah menduduki gedung Kedubes AS di Teheran dengan alasan gedung itu telah menjadi sarang spionase AS anti revolusi Islam. Di kemudian hari, dokumen-dokumen yang ditemukan di gedung itu mendukung klaim para mahasiswa tersebut. (mm/fna)