Manama,LiputanIslam.com—David Yaghoubian, seorang profesor sejarah di Universitas California, memberikan komentarnya pada Sabtu (28/7) tentang sikap AS yang terkesan abai terhadap kesewenang-wenangan pemerintah Bahrain terhadap rakyatnya.
“Armada kelima AS bermarkas di Bahrain, dan armada kelima itu sangat dibutuhkan oleh AS untuk persiapan perang di masa depan,” ucap David. David menilai, atas dasar itu, AS pun mengabaikan kebijakan kontra demokratis yang diberlakukan oleh rezim al-Khalifa terhadap warganya.
“Pemerintah Amerika, terlebih di bawah kepemimpinan Donald Trump dan kelompok neo-konservatif tidak akan mengomentari aksi zalim pemerintah Bahrain,” tambahnya.
Profesor tersebut menjelaskan bahwa pemerintah AS abai terhadap kebijakan rezim Bahrain yang bertentangan dengan HAM dan melanggar hukum internasional kepada warga Syiah di negara itu.
Berdasarkan atas keterangan Bahrain Institute for Right and Democracy (BIRD), rezim Manama telah mencabut status kewarganegaraan setidaknya 738 warga Bahrain sejak tahun 2012. Sampai saat ini, kebanyakan korban pemerintah Bahrain itu tidak memiliki status kewarganegaraan.
Seperti diketahui, pemerintah Manama telah melarang segala bentuk perbedaan pendapat. Pade 14 Maret, 2011, pemerintah Bahrain telah mendatangkan pasukan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk menguatkan rezimnya. Banyak orang telah kehilangan nyawa dan terluka akibat tekanan tangan besi pemerintah Bahrain terhadap warganya. (fd/Presstv)