Tel Aviv, LiputanIslam.com—Parlemen Israel bernama Knesset, telah menyetujui sebuah undang-undang yang melarang kritik apapun atas perlakuan keras rezim Israel kepada Palestina.
Dari 120 anggota Knesset, 43 orang memberikan suara setuju dan 24 orang menolak UU baru ini pada Selasa (17/7/18). UU ini menyebabkan anggota organisasi yang kritis terhadap kebijakan Israel itu ditolak mengajar di sekolah di kawasan pendudukan.
Di Israel, terdapat banyak organisasi yang rajin mengkritik rezim atas perlakuan terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza selama bertahun-tahun.
Namun, rezim Israel terus berupaya mengurangi aktivitas organisasi dan gerakan ini dengan dalih bahwa mereka menyebabkan nyawa tentara Israel terancam dan mengekspos keamanan rezim.
UU ini merupakan bagian dari amendemen Israel terkait pendidikan. Maka, Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett, yang mengepalai partai politik sayap kanan, berhak memerintahkan sekolah-sekolah untuk melarang anggota badan tertentu untuk mengajar di sekolah.
Berbagai badan HAM pun mengkritik UU baru ini, karena merupakan bentuk upaya Israel untuk menutup kebebasan berpendapat dengan mendelegitimasi badan HAM dan LSM.
Salah satu LSM Israel yang gemar mengecam keras perlakuan rezim Israel kepada Palestina adalah Breaking the Silence. LSM ini mengumpulkan dan mempublikasi kesaksian dari para veteran Israel tentang bagaimana militer Israel memperlakukan para demonstran di Tepi Baray dan Gaza selama bertahun-tahun.
Breaking the Silence pun merespon UU baru Israel ini dengan menyebutnya sebagai upaya untuk memperlemah advokasi terhadap hak-hak warga Palestina.
“Ini benar-benar merupakan upaya untuk membungkam dan menutup apa-apa yang terjadi di kawasan pendudukan selama 51 tahun,” kata direktur badan tersebut, Avner Gvaryahu. (ra/presstv)