Oleh : K.H. Abdurrahman Wahid
Kategorisasi kepemimpinan umat sesuai dengan bidangnya masing-masing : keulamaan, ke-zu’ama-an, pengusaha, birokrat. Juga, harus dilihat dari sudut latar belakang pendidikan masing-masing, baik para pemimpin tingkat lokal maupun tingkat nasional. Baik yang dididik di pesantren maupun sekolah umum. Kemudian soal posisi, pada posisi lokal atau pada posisi nasional? Ini juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan masing-masing. Selanjutnya menyangkut orientasi. Memimpin NU tentu berbeda dengan memimpin Muhammadiyah. Sekarang ini juga ada pemimpin yang hanya mempunyai perhatian sebatas pada masalah-masalah keagamaan, yang lebih mengutamakan soal akhlak, peribadahan, dan keimanan dalam artian tauhid. Berbeda dengan pemimpin yang mengutamakan masalah-masalah kemasyarakatan. Dari sudut ini jelas sekali bahwa heterogenitas kepemimpinan umat juga tinggi, bergantung pada dari mana mereka memandang masalah. Pemimpin seperti K.H. Sjukron Ma’mun tidak akan begitu tertarik pada masalah-masalah LSM, padahal dia memimpin umat. Akan tetapi, Dawan Rahardjo tertarik pada kepentingan LSM yang menyangkut perubahan masyarakat atau umat karena dia kebetulan orang LSM.
Dari itu semua menjadi jelas bahwa selain heterogenitas kepemimpinan umat yang begitu tinggi, juga dibutuhkan pengertian mendalam dari pihak luar kalau ingin melakukan pendekatan. Sering pihak luar tanpa sengaja menambah parahnya keadan karena tidak memahami heterogenitas ini.
Dapat diambil contoh NU yang saat ini di tingkat nasional sedang melakukan penelitian terhadap teks terjemahan Alquran yang dicetak oleh Arab Saudi, yang disumbangkan kepada pemerintah dan kaum Muslim di Indonesia. Teks ini disetujui oleh Departemen Agama, padahal di dalamnya ada pencurian hak cipta sebab karya terjemahan tim yang dibentuk oleh Departemen Agama RI, dalam beberapa ayat, diubah oleh pemerintah Arab Saudi sesuai dengan akidah salaf yang mereka anut. NU tentu tidak bisa menerima karena aliran yang dibawa Muhammad ibn Abdul Wahab itu menolak adanya interpretasi kiasan atau alegoris. Ini jelas-jelas bertentangan dengan NU. Dari kasus ini tampak jelas bahwa Departemen Agama tidak teliti dan membiarkan terjadinya perubahan-perubahan seperti itu sehingga menimbulkan protes dari kalangan NU kepada pemimpin NU. Diakui atau tidak, ini kemudian menempatkan kedudukan pemimpin NU pada posisi yang sulit antara menolak pemeberian negara sahabat atau menerimanya. (lihat kasusnya saat ini dalam http://liputanislam.com/tabayun/nu-waspadai-al-quran-terbitan-arab-saudi/)
Ini merupakan contoh bahwa sentuhan-sentuhan itu, baik dalam artian luar Indonesia maupun dari luar lingkungan umat, harus dilakukan dengan teliti dan harus mengenal kondisi umat itu sendiri.
Kalau dilihat dari orientasi pemikiran atau pandangannya, kepemimpinan umat Islam dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, kepemimpinan yang mementingkan fungsi inklusif dan integratif yang dimiliki Islam. Jjenis ini mengutamakan pencarian titik persamaan dan nilai universal yang menghubungkan Islam dengan agama, sistem keyakinan, dan kerangka pemikiran lain yang ada. Oleh karena itulah, jenis kepemimpinan ini tidak begitu suka menampilkan Islam secara formal, tetapi dalam kaitan dengan masalah-masalah umum kemanusiaan, seperti persamaan, keadilan, dan solidaritas antarmanusia.
Jenis kedua adalah yang berorientasi pada eksklusivitas. Orientasi ini lebih menonjolkan kesempurnaan, kelengkapan, dan kelebihan yang dimiliki Islam dibandingkan dengan agama dan sistem keyakinan lain. Jika jenis pertama menekankan persamaan antara agama dan keyakinan, jenis ini lebih senang berpolemik dan berdebat dengan pihak lain. Islam sebagai sistem yang utuh mereka ajukan sebagai model terbaik yang patut diterapkan oleh manusia secara keseluruhan untuk mengatur jalan kehidupannya.
Jenis ketiga memiliki orientasi formalisasi Islam dalam segenap bidang kehidupan, tetapi dalam semangat berdamai dengan pihak-pihak lain. Orientasi ini adalah yang paling umum dianut para pemimpin Islam di Indonesia dewasa ini. Mereka tidak “alergi” kepada orang lain, juga dapat hidup berdampingan dengan siapapun, tetapi tetap ingin menampilkan citra “berwajah dan berkepribadian” Islam. Menurut orientasi ini, Islam sebagai entitas harus dimunculkan dalam segenap kehebatan dan gegap gempitanya kiprah kaum Muslim di negara kita, tanpa harus berkonfrontasi dengan agama dan sistem keyakinan lain.
Dari ketiga jenis kepemimpinan umat berdasarkan orientasi pemikiran dan pandangan ini, menjadi jelas bagi kita mengapa umat Islam Indonesia tidak pernah bersepakat tentang sebuah pola pemikiran tunggal. Dari mereka yang secara mutlak menolak keikutsertaan dalam sistem pemerintah yang ada, hingga mereka yang dengan segala cara dan upaya ingin membawa bendera Islam ke dalam pemerintah, terbentang spektrum pandangan luas yang menampung berbagai pemikiran mengenai hubungan Islam dan negara. Begitu juga antara Islam dan kekuatan yang mendukung ataupun menentang suatu pemerintahan.
Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa perbedaan pandangan di kalangan pemimpin umat adalah sesuatu yang sebenarnya wajar-wajar saja. Ketidakwajaran justru muncul ketika perbedaan pandangan ditekan dan dikikis, sementara Islam sendiri sebenarnya justru menantang status quo yang tidak membawa perbaikan.
*Sumber : K. H. Abdurrahman Wahid, Tipologi Kepemimpinan Umat, dalam Maksum (Ed), Mencari Pemimpin Umat, Mizan, 1999, hal. 17-25. (cr/liputanislam.com)