Baghdad, LiputanIslam.com – Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki menyatakan situasi di provinsi Anbar sudah sangat gawat dan karena itu pemerintahannya terpaksa memilih opsi militer untuk mengatasi krisis keamanan di sana. “Sudah saat sekarang untuk menuntaskan kasus Fallujah,” tandas al-Maliki sebagaimana dikutip jaringan berita televisi al-Alam, Rabu (9/4).
Dia menambahkan, “Para teroris dan pelaku kriminal tak segan-segan menggunakan segala cara untuk membalas dendam, dan tujuan mereka adalah menghancurkan proses politik di Irak, menebar fitnah dan menghukum orang yang tidak sependapat dengan mereka.”
Menurut PM Irak, para teroris di Anbar memburu penduduk Fallujah yang kabur dan membunuh sebagian di antara mereka. Dia mengatakan, “Keputusan (untuk menyelesaikan melalui jalur militer) ini diambil setelah persoalannya terus membengkak dan terlampau besar untuk dapat kami tanggung. Sekarang kami memikul tanggungjawab untuk mengatasi kezaliman dan agreasi terhadap seluruh orang Irak ini.”
Kementerian Pertahanan Irak 5 April lalu menyatakan bahwa kota Fallujah masih dikuasi oleh gerilyawan bersenjata, dan pihaknya menantikan keputusan dari otoritas tertinggi untuk mengatasi masalah ini dengan kekuatan yang solid.
Senada dengan ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Irak menyatakan Baghdad terpaksa akan melakukan “tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan segala sesuatu pada porsinya dan melindungi warga kota Fallujah yang dikuasi oleh kelompok ISIL (Negara Islam Irak dan Suriah).” Menurut Kemlu Irak, kelompok teroris ini telah menjadikan penduduk Fallujah sebagai “tameng manusia” serta melakukan kejahatan berupa pemutusan aliran sungai Furat. Mereka membendung aliran sungai hingga menenggelamkan beberapa desa dan kota di Anbar serta menimbulkan krisis air di provinsi-provinsi bagian tengah dan selatan.
Dalam keterangan yang dikutip al-Sumaria News disebutkan bahwa situasi di provinsi Andar masih mencekam, terutama di Fallujah yang dikuasai oleh ISIL. Kelompok ini terus melancarkan aksi teror, membunuh, menculik dan menciptakan ketakutan pada penduduk serta merusak fasilitas umum dan swasta untuk menghambat pergerakan penduduk dan mencegah masuknya bantuan kemanusiaan. (mm/alalam/alsumarianews)