Washington, LiputanIslam.com – Kemlu Amerika Serikat (AS) menuduh negara Arab sekutu terdekatnya, Arab Saudi, melakukan pelanggaran HAM berskala luas, termasuk pembunuhan di luar undang-undang, penyiksaan, dan penangkapan dengan sewenang-wenang serta menyebabkan kematian warga sipil di Yaman.
RT Arabic saat memuat berita ini, Jumat (20/4/2018), menyebutkan bahwa tuduhan itu dinyatakan Kemlu AS dalam laporan tahunannya mengenai kondisi HAM di dunia, Jumat. Dalam laporan ini disebutkan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan Saudi mencakup beberapa hal sebagai berikut;
“Pembunuhan secara ilegal, termasuk hukuman mati tanpa komitmen kepada pelaksanaan hukum dengan semestinya; penyiksaan; penangkapan secara sewenang-wenang terhadap para pengacara, aktivis hukum, oposisi, dan politisi; campur tangan secara sewenang-wenang terhadap privasi orang; pembelengguan kebebasan berpendapat, termasuk di internet; kriminalisasi dan larangan pertemuan dan perkerumunan secara damai; pembatasan kebebasan berkeyakinan; peniadaan hak bagi warga untuk memilih pemerintah melalui pemilu yang bebas dan adil; perdagangan manusia; kekerasan terhadap perempuan; diskriminasi gender; dan kriminalisasi aktivitas seksual pada salah satu jenis kelamin, meskipun sudah ada pengumuman mengenai inisiatif baru di bidang hak asasi perempuan.”
Laporan Kemlu AS juga menyatakan bahwa otoritas Saudi sejak awal November lalu telah menangkap sekira 200 orang, termasuk beberapa pejabat, pengusaha, dan anggota keluarga kerajaan sendiri, dengan dalih penyelidikan atas dugaan korupsi. Dan dalam penangkapan itu juga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran lain terhadap hak mereka.
Lebih jauh, Kemlu AS juga menyinggung serangan Arab Saudi ke Yaman sejak 2015 dengan alasan menumpas gerakan Ansarullah alias kelompok Houthi yang berkuasa di Sanaa, ibu kota Yaman, dan menjatuhkan pemerintahan Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi.
Kemlu AS menyebutkan bahwa serangan udara Saudi yang memimpin pasukan koalisi Arab itu telah menyebabkan tewasnya warga sipil dan kehancuran fasilitas infratruktur tanpa ada tindakan hukum terhadap orang-orang yang telah menyebabkan kematian warga sipil. (mm/rtarabic)