Washington, LiputanIslam.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) John Kerry menilai Israel bertanggungjawab atas kekandasan perundingan damai Palestina-Israel.
Di hadapan Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Senat AS Selasa (8/4) Kerry menjelaskan, ketidak sediaan Israel membebaskan tawanan Palestina sesuai jadwal serta pernyataannya untuk mendirikan 700 unit permukiman baru di Jerrussalem (Baitul Maqdis) telah melumpuhkan proses negosiasi damai.
Karry berharap kedua pihak dapat kembali ke meja perundingan dalam waktu dekat. Dalam rangka ini dia mengimbau keduanya supaya mengambil keputusan yang solid dan memungkinkan Washinton untuk melakukan pendalaman terhadap subtasi berbagai persoalan yang diperselisihkan.
Menurut Kerry, dalam proses perundingan yang telah berjalan selama delapan bulan terakhir pihaknya sudah mengerahkan segenap upaya sehingga kedua pihakpun berhasil melakukan pendekatan satu sama lain dalam sejumlah persoalan yang diperselisihkan. Hanya saja, lanjut Kerry, masih ada kesenjangan antara keduanya. Dia optimis kesenjangan itu masih dapat dikurangi, dan kedua pihak tetap berkemungkinan untuk kembali ke meja perundingan.
Pernyataan Menlu AS ini segera direaksi oleh Rezim Zionis Israel. Menteri Ekonomi Israel Naftali Bennett yang juga pemimpin Partai Rumah Yahudi menegaskan negaranya tidak akan pernah meminta maaf atas proyek pembangunan permukiman Zionis di Baitul Maqdis.
Kerry sendiri juga tidak lupa mengritik pihak Palestina. Dia mengatakan bahwa dengan memilih bergabung dengan konvensi-konvensi internasional Palestina praktis tidak kooperatif dengan apa yang telah dihasilkan dalam perundingan damai. Karena itu dia lantas meminta kedua pihak supaya sama-sama bertanggungjawab dan mengambil keputusan-keputusan yang mendasar.
Tanggal 29 lalu Tel Aviv menolak melakukan pembebasan tahap keempat atau terakhir tawanan Palestina. Untuk pembebasan ini Tel Aviv mengajukan syarat berupa perpanjangan waktu perundingan damai yang seharusnya selesai akhir bulan ini.
Tindakan Israel itu segera direaksi Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan menyetujui dan meneken permintaan berbagai elemen Palestina supaya otoritas Palestina bergabung dengan 15 perjanjian dan konvensi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Mahmoud Abbas menegaskan bahwa tindakan Israel itu telah membebaskan dirinya dari keterikatan pada komitmen untuk tidak berbuat sesuatu di depan khalayak internasional.
Akhir Juli 2013 Menlu AS berhasil menggerakkan kembali perundingan damai Israel-Palestina setelah terhenti selama tiga tahun. Dalam proses itu kedua pihak bahkan telah mengadakan perundingan di Timur Tengah sebanyak lebih dari 10 tahap. (mm/aljazeera)