New York, LiputanIslam.com–AS menjadi satu-satunya anggota Dewan Keamanan PBB yang memveto proposal investigasi kekerasan di Gaza yang telah disetujui 14 negara anggota lain.
Untuk kedua kalinya dalam 2 minggu terakhir, AS memveto pernyataan DK (UNSC) yang meminta sekjen Antonio Guterres meluncurkan penyelidikan independen atas peristiwa genosida di Gaza, di mana puluhan warga Palestina tewas oleh tentara Israel.
Kuwait, anggota non-permanen DK PBB yang membuat rencana itu, juga membela hak warga Palestina untuk melawan kebijakan Israel di kawasan pendudukan secara damai.
Seluruh negara anggota DK PBB menyetujui pernyataan itu, selain AS yang merupakan sekutu paling dekat Israel.
Duta Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan kepada wartawan di kantor PBB di New York bahwa veto AS itu “sangat tidak bertanggung jawab,” dan itu memberikan Israel “lampu hijau untuk melanjutkan serangan gencar atas populasi warga sipil [di Gaza].”
Namun, Mansour menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerah atas sikap AS dan PBB itu.
Dalam demo lanjutan bertajuk “Great Return March” pada Jumat (6/4/18) kemarin, sebanyak 10 warga Palestina, termasuk 2 remaja meninggal dunia oleh pasukan militer Israel.
Badan kemanusiaan Palestinian Red Crescent mengatakan kepada kantor berita RT bahwa mereka telah melayani pengobatan 81 orang yang terluka dalam demo tersebut, di mana 36 di antaranya mengalami luka peluru. Sedangkan tiga di antaranya mengalami luka serius di dada dan kepala.
Demo Great Return March akan berlanjut sampai Hari Nakba, peringatan eksodus massal warga Palestina dari tanah mereka di masa pendirian negara Israel. Warga Israel merayakan hari itu sebagai Hari Kemerdekaan mereka. (ra/rt)