Washington,LiputanIslam.com-Kanal berita Sky News mengabarkan, mayoritas anggota Senat AS menentang rancangan UU untuk menghentikan kerjasama AS dengan koalisi Arab di perang Yaman.
Beberapa waktu lalu, sejumlah anggota Senat mengajukan rancangan UU agar AS tidak melibatkan diri lagi dalam perang Yaman.
Menurut laporan Reuters, beberapa senator seperti Mike Lee, Berny Sanders, dan Chris Murphy pada Rabu pekan lalu menyatakan, mereka akan menggunakan pasal UU “1973 War Powers Act”. Berdasarkan pasal ini, tiap senator bisa mengajukan proposal agar angkatan bersenjata AS tidak terlibat dalam perang yang tidak mendapat izin Kongres.
Upaya tiga senator ini merupakan gerakan terbaru dalam perseteruan Kongres dan Gedung Putih terkait keterlibatan militer AS.
Sanders dalam sebuah konferensi pers mengatakan,”Kami yakin perang (Yaman) ini ilegal dan keterlibatan (AS) di dalamnya tidak bisa dijustifikasi. Apalagi Kongres juga tidak menyatakan perang dan tak mengeluarkan izin penggunaan kekuatan militer.”
Sudah sejak lama muncul perselisihan terkait masalah penyerahan urusan militer ke Gedung Putih saja dan tiadanya wewenang Kongres dalam hal ini. Berdasarkan UUD AS, hanya Kongres, bukan presiden, yang menentukan keputusan dalam pernyataan perang. Namun pemberian izin perang baru dipersulit oleh pembagian terkait batas wewenang di Departemen Pertahanan AS (Pentagon).
Para petinggi Demokrat dan Republik berpendapat, izin ini telah diberikan pada tahun 2001 untuk memerangi al-Qaeda guna menjustifikasi perang Afghanistan dan pembasmian ISIS di Suriah. Namun para anggota Senat menilai, izin ini tidak berlaku untuk perang di Yaman.
AS memberikan dukungan persenjataan dan intelijen kepada koalisi Saudi di perang Yaman. bahkan menurut sumber-sumber militer Yaman, sejumlah serdadu AS juga berada di negara tersebut. Namun para pejabat AS enggan memberikan data akurat jumlah serdadunya dengan alasan keamanan. (af/alalam)