Yerusalem, LiputanIslam.com–Setelah mengumumkan rencana untuk memindahkan kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Desember tahun lalu, Presiden AS Donald Trump kembali mengeluarkan kebijakan provokatif yang semakin melukai hati warga Palestina.
Ia mengumumkan bahwa kedubes baru itu akan dibuka pada 15 Mei tahun ini. Padahal, tanggal 15 Mei bertepatan dengan 70 tahun pembentukan negara Israel, di mana 750.000 orang Palestina terusir dari rumah mereka dan lebih dari 450 kota dan desa dihancurkan.
Ketika Pemerintah Palestina (PA) merespon kebijakan ini dengan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pembicaraan damai yang dimediasi oleh AS, Trump langsung mengancam akan mencabut dana kepada badan bantuan pengungsi Palestina, United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) sebesar 50 persen.
Dalam “perjanjian damai” yang ditawarkan AS atas konflik Israel-Palestina, Palestina hanya ditawari 40 persen kawasan pendudukan Tepi Barat (Area A dan B di bawah perjanjian Oslo). Sedangkan Area C (60 persen sisanya), di mana telah dibangun 350.000 pemukiman Yahudi ilegal, akan menjadi bagian dari negara Israel.
Sedangkan status Yerusalem tidak boleh lagi didiskusikan atau dinegoisasikan di atas meja. Kota ini akan menjadi ibukota Israel sepenuhnya.
Untuk Palestina, AS menawarkan desa Abu Dis sebagai ibukota. Desa ini terpisahkan dari Yerusalem utara oleh dinding pemisah yang dibangun secara ilegal oleh Israel.
Perjanjian ini dibuat bersama dengan Arab Saudi, Egypt, dan negara-negara Teluk, dan akan diberikan kepada Palestina dalam basis “ambil atau tinggalkan”.
Tak lama setelah kesepakatan ini dibuat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji AS dan mengklaim bahwa hubungan AS dan Israel “tak pernah sedekat ini.” (ra/mintpress)