Den Haag, LiputanIslam.com — Sekelompok korban selamat pembantaian massal Srebrenica-Bosnia tahun 1995 mengajukan tuntutan hukum kepada pemerintah Belanda atas kegagalan pasukan perdamaian PBB asal Belanda yang gagal memberikan perlindungan terhadap korban pembantaian.
Sekelompok wanita yang menamakan diri “Para Ibu dari Srebrenica” itu mengajukan tuntutan tersebut di Pengadilan Internasional di Den Haag, hari Senin (7/4).
“Mereka tidak mencegah pembantian ribuan penduduk sipil,” kata pengacara Marco Gerritsen yang membela para korban tersebut kepada pengadilan.
Selama ini pemerintah Belanda menolak tuduhan tersebut dengan dalih mereka tidak memiliki jalur komando terhadap pasukan mereka yang bekerja di bawah komando misi perdamaian PBB. Mereka justru mengklaim telah melakukan tugasnya dengan baik.
“Dutchbat (satuan batalion Belanda yang berada di Srebrenica saat terjadi pembantian) telah bekerja dengan sekuat tenaga. Mereka telah berusaha melindungi sebanyak mungkin pengungsi,” kata pengacara pemerintah Belanda dalam sidang tersebut.
Srebrenica adalah kota pengungsian yang dipenuhi oleh warga muslim Bosnia dan berada di bawah perlindungan pasukan perdamaian PBB ketika pasukan Serbia-Bosnia menyerbu kota itu di bawah komando Jendral Ratko Mladic, Juli 1995. Pasukan Belanda yang berada di kota itu ternyata tidak melakukan perlawanan yang berarti sehingga pasukan Mladic dengan leluasa melakukan aksi kejinya dengan membantai lebih dari 8.000 pengungsi Bosnia. Peristiwa itu merupakan peristiwa paling keji yang terjadi di Eropa sejak Perang Dunia II.
Tahun lalu “Para Ibu dari Srebrenica” telah mengajukan tuntutan serupa terhadap PBB di Pengadilan Eropa, namun gagal setelah pengadilan tersebut menetapkan bahwa PBB kebal dari segala tuntutan. Para keluarga korban pembantaian pun menyatakan kekecewaannya atas hal itu.
Sampai saat ini proses pengadilan di Den Haag masih berjalan.(ca/press tv)