TelAviv, LiputanIslam.com – Parlemen Israel, Knesset, akan melakukan amandemen konstitusi untuk menambah kepastian bahwa Israel bersikukuh menjadikan Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota rezim Zionis penjajah Palestina ini dan pantang bernegosiasi tentang ini.
Komisi Konstitusi Knesset mengungkap isi draf amandemen undang-undang kebangsaan Yahudi yang akan disidangkan hari ini, Rabu (21/2/2018), sebagai persiapan untuk pemungutan suara oleh Dewan Umum Knesset pekan mendatang.
Amandemen itu terutama berkenaan dengan itu status Al-Quds (Yerussalem) dalam pasal ke-4 konstitusi Israel. Pada pasal ini kalimat “Yerussalem adalah ibu kota Israel” akan ditambah dengan beberapa kata menjadi “Yerussalem yang utuh dan satu adalah ibu kota Israel” dengan tujuan memberikan penekanan pada penolakan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terhadap negosiasi mengenai Al-Quds dengan pihak Palestina.
Amandemen tersebut merupakan buntut dari keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel. Israel puas atas keputusan Trump meskipun Majelis Umum PBB telah merilis resolusi yang menolak keputusan ini.
Joseph Jabarin, anggota Komisi Konstitusi Knesset, mengatakan bahwa draf tersebut mencakup semua pasal anti warga Arab, termasuk pasal yang menghapus kedudukan resmi bahasa Arab di Israel dan pasal yang hanya membolehkan pembangunan permukiman Yahudi.
Sementara itu, Raja Abdullah II dari Yordania dalam pertemuan dengan delegasi Kongres AS di Amman, ibu kota Yordania, Selasa, tampak masih berharap AS menjadi penengah yang netral dalam masalah ini.
Pada kesempatan itu dia menekankan pentingnya peranan AS dalam upaya mewujudkan “perdamaian yang adil dan menyeluruh”. Dia juga menggaris bawahi keharusan meningkatkan upaya regional dan global untuk memulihkan perundingan Palestina-Israel berdasarkan “solusi dua negara yang mencanangkan berdirinya negara merdeka Palestina dengan ibu kota Al-Quds Timur.” (mm/maan/rayalyoum)