Beirut, LiputanIslam.com – Menlu Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson dalam kunjungannya ke Lebanon menyebut kelompok pejuang Islam Hizbullah sebagai ancaman bagi keamanan Lebanon.
Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Libanon Saad Hariri di Beirut, Kamis (15/2/2018), Tillerson juga mengatakan bahwa AS bersama Lebanon dan Israel berusaha menjaga ketentraman perbatasan Lebanon-Israel.
“Hizbullah bukan hanya menjadi keprihatinan bagi AS, orang-orang Lebanon juga harus kuatir mengenai bagaimana tindakan Hizbullah dan arsenalnya yang berkembang menimbulkan keluhan yang tidak diinginkan dan tidak membantu Lebanon, “katanya.
Dia menambahkan, “Keterlibatan Hebollah dalam konflik regional mengancam keamanan Lebanon.”
Dia juga mengatakan, “Tidak mungkin kita berbicara tentang keamanan dan stabilitas di Lebanon tanpa menyelesaikan masalah Hizbullah yang kita anggap sebagai organisasi teroris sejak dua dekade silam, dan tidak membedakan antarsayapnya… Tentara Lebanonlah satu-satunya pembela Lebanon.”
Pernyataan Menlu AS ini kontras dengan pernyatannya di Amman, ibu kota Yordania, sehari sebelumnya. Saat itu dia juga mengecam Hizbullah sebagai kelompok yang berada di bawah pengaruh Iran, tapi juga mengakui realitas bahwa Hizbullah merupakan bagian dari komponen politik Lebanon.
“Kami mendukung Lebanon yang merdeka, demokratis, dan indendepen dari pengaruh pihak lain, dan kita mengetahui bahwa Hizbullah tunduk pada pengaruh Iran,” katanya.
Dia menambahkan, “Pengaruh ini tidak baik bagi jangka panjang Lebanon, namun di saat yang sama kita harus mengakui realitas bahwa mereka (Hizbullah) juga merupakan bagian dari proses politik di Lebanon.”
Di pihak lain, Saad Hariri yang berasal dari kelompok yang berseberangan dengan Hizbullah dalam jumpa pers bersama Tillerson mengapresiasi AS sebagai mitra Lebanon dalam perang melawan terorisme.
“AS merupakan mitra strategis dalam perang melawan terorisme.. Pesan AS ialah bahwa kita sangat mendukung Lebanon dan lembaga-lembaganya yang sah,” ujarnya, seakan menyindir Hizbullah sebagai organisasi ilegal. (mm/reuters/alalam)