Tel Aviv, LiputanIslam.com—Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang saran banyak pihak kepada dirinya untuk melepaskan jabatan setelah kepolisian dipastikan akan menuntutnya dengan kasus korupsi berat.
Polisi Israel melaporkan pada Selasa (13/2/18) bahwa mereka telah mengumpulkan banyak bukti terkait penyuapan dan penipuan yang dilakukan Netanyahu dalam dua kasus yang berbeda.
Keputusan final untuk mendakwakan sang perdana menteri dipegang oleh jaksa agung Israel, di mana prosesnya kan berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
Rekomendasi pelepasan jabatan Netanyahu disampaikan oleh sejumlah pemimpin oposisi Israel, diantaranya kepala Partai Buruh, Avi Gabbay dan kepala partai Yesh Atid, Yair Lapid.
“Seseorang dengan dakwaan serius, di mana banyak diantaranya tidak dia sangkal, tidak bisa terus menjabat sebagai perdana menteri dengan tanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan rakyat Israel,” kata Lapid.
Sedangkan menurut Gabbay, lewat wawancara di radio militer, pemerintah Israel harus menggelar pemilu untuk menggantikan Netanyahu.
“Pemerintah tidak bisa terus seperti ini… Ini benar-benar pemerintah dengan budaya korup,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Naftali Bennett, yang juga seorang anggota utama koalisi Netanyahu, juga mengecam perilaku sang PM. “Seorang perdana menteri tidak dimaksudkan menjadi sempurna atau punya gaya hidup terlalu sederhana, tapi ia harus menjadi contoh baik bagi masyarakat,”
Namun, menghadapi berbagai kecaman seperti itu, Netanyahu tetap bersikeras bahwa dirinya tidak pernah melakukan kejahatan yang didakwakan.
“Saya yakin… bahwa kebenaran akan terbuka…” ujarnya. “Setelah membaca rekomendasi laporan [pendakwaan], saya bisa katakan itu laporan yang bias, dokumen yang penuh dengan lubang, seperti keju Swiss.”
Selama beberapa bulan terakhir, ribuan warga Israel menggelar demonstrasi di luar kantor Jaksa Agung Avichai Mandelblit agar ia segera mengeluarkan berkas tuntutan atas kasus Netanyahu. (ra/presstv)