Ramallah, LiputanIslam.com – Ketua otoritas Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa Al-Quds (Yerussalem) merupakan ibu kota Palestina untuk selamanya.
“Orang lain suka atau tidak, Al-Quds adalah ibu kota kami untuk selamanya, pengantin kearaban kami, mutiara mahkota, dan kami telah menegaskan kepada Israel bahwa tidak ada pemilu tanpa Al-Quds,” ungkap Abbas dalam pertemuan ke-28 Dewan Pusat Palestina, Ahad (14/1/2018).
Dia menyatakan bahwa Al-Quds telah dihapus dari meja perundingan oleh keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel.
Abbas mengaku kecewa atas ketidak sediaan kelompok pejuang Hamas berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Pusat Palestina.
“Saya berharap gerakan Hamas tidak harmoni dengan pendirian tokoh gerakan ini, Mahmoud Al-Zahar,” katanya.
Mengenai kabar bahwa Abbas telah disodori usulan supaya menjadikan desa Abu Dis di dekat Al-Quds sebagai ibu kota Israel, dia mengatakan, “Kami katakan kepada Trump, ‘tidak, dan seribu tidak’, kami tidak akan menerima ‘tamparan masa kini’… Pada momen kritispun kami tidak akan berpindah tempat dan tidak akan mengulangi kesalahan di masa lalu. Kami tidak akan menerima dikte dan doktrin dari siapapun.”
Mahmoud Abbas menegaskan bahwa Palestina akan terus membangkitkan isu Perjanjian Balfour sampai Inggris meminta maaf atas rencana yang ia canangkan sejak ratusan silam dan sebelum Perjanjian Balfour untuk mendirikan negara Zionis Israel.
Dia menjelaskan bahwa penjajahan atas Palestina dimulai pada tahun 1653 karena orang-orang Eropa hendak menjadikannya sebagai pos terdepan untuk perdagangan mereka.
“Kita dapat mengatakan ‘tidak’ kepada siapapun ketika masalahnya bersangkutan dengan nasib bangsa Palestina, kami tidak mencampuri urusan internal negara-negara lain sehingga kamipun tidak menerima campur tangan siapapun dalam urusan internal kami,” tegasnya.
Dia melanjutkan, “Tak ada Perjanjian Oslo karena Israel telah mengakhir perjanjian ini. Kami tidak menerima AS sebagai penengah antara kami dan Israel. Kami menerima ‘solusi dua negara’ berdasarkan legitimasi internasional dan negara Palestina pada perbatasan tahun 1967 dengan ibu kota Al-Quds Timur, dan kami akan terus memperhatikan Dewan Keamanan PBB sampai kami mendapatkan keanggotaan sepenuhnya.”
Dia kemudian menegaskan bahwa dirinya berpihak pada “resistensi rakyat secara damai”, dan menilai bahwa cara ini lebih efektif daripada cara-cara lain. (mm/alalam)