AlQuds, LiputanIslam.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta kepada wakilnya di Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) Carmel Shama-Hacohen agar mengumumkan secara resmi keluarnya Israel dari organisasi ini.
Seperti dilaporkan laman koran Yedioth Ahronoth milik Israel, Netanyahu Jumat malam (22/12/2017) meminta Hacohen mengumumkan keputusan itu usai perayaan Natal, tanpa menyebutkan tanggal.
Kabar ini mengemuka ini sehari setelah Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas mutlak telah mengeluarkan resolusi penolakan terhadap pengubahan status hukum kota Al-Quds (Yerussalem) dan pengakuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas kota ini sebagai ibu kota Israel.
Pada Oktober lalu Netanyahu juga telah menginstruksikan kepada Kemlu Israel agar keluar dari UNESCO yang dianggapnya berpihak kepada Palestina.
Instruksi itu dia keluarkan setelah Dewan Eksekutif UNESCO pada tanggal 18 Oktober mengeluarkan resolusi “Palestina Pendudukan” yang menegaskan “keharusan Israel berkomitmen memelihara keutuhan dan keotentikan Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif sesuai warisan budaya dan latar belakang sejarahnya sebagai situs suci Islam dan tempat khusus ibadah.”
Jubir Kemlu Israel Emmanuel Nahshon mengecam resolusi ini dengan menyebutnya “tidak relevan.”
Pada Juli lalu Israel memangkas bantuannya kepada UNESCO karena lembaga yang didirikan pada November 1945 dan bermarkas di Paris, ibu kota Perancis, ini telah mencantumkan kota Al-Khalil (Hebron) dan Haram Ibrahimi Al-Sharif dalam daftar warisan budaya dunia yang terancam bahaya.
UNESCO sendiri berulang kali membantah tuduhan Tel Aviv bahwa lembaga ini kontra Israel dan berpihak pada Palestina.
Seperti diketahui, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kamis (21/12/2017) mengeluarkan resolusi yang menolak pengubahan status hukum kota Al-Quds (Yerussalem) menjadi ibu kota Israel.
Sebanyak 128 negara menyetujui draf resolusi itu, sedangkan 9 negara menolaknya, dan 35 negara abstein dalam sidang darurat Majelis Umum yang digelar atas permintaan Turki dan Yaman, untuk membahas pengakuan Trump atas Al-Quds sebagai ibu kota Israel.
Resolusi ini meskipun tidak mengikat atau memiliki kuatan hukum, namun setidaknya menjadi tamparan bagi AS, apalagi sebagian besar negara Uni Eropa ternyata mendukung resolusi tersebut meskipun mereka bersekutu dengan AS.
Selain menolak keputusan Trump mengani Al-Quds, resolusi itu juga menegaskan keharusan status final Yerusalem diselesaikan melalui perundingan langsung Palestina – Israel sehingga setiap keputusan apapun yang ditetapkan di luar kerangka ini harus dicabut. (mm/rayalyoum)