NewYork, LiputanIslam.com – Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas mutlak akhirnya mengeluarkan resolusi yang menolak pengubahan status hukum kota Al-Quds (Yerussalem) menjadi ibu kota Israel.
Sebanyak 128 negara menyetujui draf resolusi itu, sedangkan 9 negara menolaknya, dan 35 negara abstein dalam sidang darurat Majelis Umum yang digelar atas permintaan Turki dan Yaman, Kamis (21/12/2017), untuk membahas pengakuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donlad Trump atas Al-Quds sebagai ibu kota Israel.
Resolusi itu menyerukan kepada negara-negara dunia untuk tidak memindah kedubes masing-masing untuk Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds, dan menegaskan bahwa segala keputusan dan tindakan yang dapat mengubah status dan demograsi Al-Quds sama sekali tidak memiliki implikasi hukum.
Menanggapi hal ini, Kemlu AS menyatakan bahwa Trump tidak mengambil keputusan mengenai perbatasan, melainkan menyerahkan masalah ini kepada perundingan final.
Di pihak lain, Dubes Iran untuk PBB Gholam Ali Khosroo menegaskan, “Keputusan AS mengenai Al-Quds telah memperlihatkan betapa Washington telah berusaha sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan rezim pendudukan (Israel) dan tidak menghormati hak bangsa Palestina…. Pertemuan kita di sini menunjukkan bahwa rencana AS mengenai Al-Quds telah gagal.”
Menlu otoritas Palestina Riyad Al-Maliki mengatakan, “Veto AS telah menyulitkan upaya Dewan Keamanan menjaga keamanan dan perdamaian. AS telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menarik keputusannya, dan kini terkucil akibat keputusannya mengenai Al-Quds. Keputusan itu berpengaruh pada posisi AS sebagai mediator perdamaian.”
Dia menambahkan bahwa keputusan AS itu membantu upaya pemerintah Israel menerapkan agenda imperialistiknya dan merupakan pelanggaran terhadap hak bangsa Palestina.
Menlu Turki Cavusoglu di Majelis Umum PBB menegaskan, “Keputusan AS melanggar undang-undang internasional, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menolak keputusan ini.”
Dia juga menegaskan bahwa resolusi penolakan majelis ini terhadap keputusan Trump merupakan perkembangan penting untuk menyakinkan bangsa Palestina bahwa mereka tidak sendirian dalam melawan pendudukan.
“Terorisme dari semua tempat juga tidak akan pernah menakutkan kita,” lanjutnya.
Dia juga mengingatkan bahwa keputusan sepihak untuk mengubah demografi Al-Quds merupakan tindakankeliru yang terjadi karena AS merasa akan dapat membeli suara negara anggota.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan peringatan keras dan ancaman akan menghentikan bantuan Washington kepada negara-negara yang mendukung pemungutan suara di Majelis Umum PBB untuk mengecam pengakuan Trump atas Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel.
Israel sendiri menunjukkan kemarahannya atas resolusi Majelis Umum PBB itu dengan menyebut resolusi ini “sampah sejarah.”
Rezim Zionis penjajah Palestina juga bersumbar, “Tak ada suatu apapun yang dapat menjauhkan Israel dari Yerussalem.” (mm/alalam)