Washington, LiputanIslam.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan peringatan keras dan ancaman akan menghentikan bantuan negaranya kepada negara-negara yang mendukung pemungutan suara yang akan digelar di Majelis Umum PBB untuk mengecam pengakuan Trump atas Al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel.
“Kami memantau pemungutan suara ini… Mereka mendapatkan dana ratusan juta atau bahkan miliaran USD tapi malah bersuara anti kami, ” katanya dalam pertemuan kabinet di Gedung Putih, Rabu (20/12/2017).
“Biarlah mereka bersuara anti kami. Kami akan menghemat banyak. Kita tidak peduli. Tapi ini tidak seperti dulu dimana mereka bisa memilih melawan Anda dan kemudian Anda membayar mereka ratusan juta dolar. Kami tidak akan dimanfaatkan lagi,” ujarnya sebelum mengapresiasi apa yang dilakukan Dubes AS untuk PBB Nikki Haley tentang ini.
Dalam surat yang ditujukan kepada para dubes sejumlah negara di PBB Haley mengaku telah diminta oleh Trump untuk “memantau secara cermat” pemungutan suara tersebut.
Seperti dilansir DPA, dalam surat itu dia menyatakan bahwa keputusan Trump mengenai Al-Quds sama sekali bukan keputusan apriori untuk perundingan mengenai status final kota ini. Karena itu dia meminta negara-negara lain “menghargai” keputusan AS mengenai pemindahan Kedubesnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds.
“Tapi jelas kami tidak meminta negara-negara lain untuk memindah kedubes masing-masing ke Yerussalem, meskipun kami menilainya tepat,” lanjutnya.
Melalui media sosial Twitter dia juga mengingatkan, “AS akan mencatat nama negara-negara yang akan bersuara anti kami.”
Sementara itu, Menlu otoritas Palestina Riyad Al-Maliki, Rabu, mengecam tindakan AS “mengancam dan menakut-nakuti” demi mencegah kecaman negara-negara anggota Majelis Umum PBB terhadap kebijakan Trump mengenai Al-Quds.
Ketua Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak dalam jumpa pers enggan mengomentari ancaman Trump tersebut , namun mengaku akan menjaga kehormatan negara-negara anggota majelis ini sesuai Piagam PBB dalam sidang yang akan diadakan Kamis (21/12/2017), mengenai Al-Quds.
Beberapa hari lalu AS memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh Mesir untuk mengecam keputusan Trump mengenai Al-Quds. Dengan veto ini AS praktis terkucil secara diplomatik.
Turki dan Yaman kemudian meminta penyelengaraan sidang istimewa Majelis Umum PBB untuk masalah ini, dan diduga kuat bahwa draf resolusi yang akan diajukan dalam sidang ini akan disetujui oleh setidaknya sepertiga anggota yang berjumlah 193 negara. (mm/guardian/rayalyoum)