GazaCity, LiputanIslam.com – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), Senin (18/12/2017), merilis statemen berisi kecaman terhadap tindakan Amerika Serikat (AS) menggunakan hak vetonya terhadap draf resolusi usulan Mesir mengenai Al-Quds (Yerussalem).
Hamas menilai penggunaan hak veto ini “membuktikan bahwa mengandalkan AS sebagai penengah yang jujur dalam penyelesaian masalah Palestina merupakan tindakan yang percuma dan membuang-buang waktu.”
Hamas menegaskan bahwa dengan keputusan Trump itu pemerintah AS bertanggungjawab atas semua dampak negatifnya di Timteng.
Faksi pejuang Palestina yang bermarkas di Gaza ini juga mengimbau ketua otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang berkedudukan di Ramallah, Tepi Barat, supaya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk keluar dari Perjanjian Oslo dan memandangnya sebagai bagian dari masa lalu, menghentikan koordinasi keamanan dengan rezim pendudukan Israel, memperjuangkan rumah bersama Palestina, dan mengupayakan persatuan dan rekonsiliasi antarkomponen Palestina.
Beberapa saat sebelum pemungutan suara Dewan Keamanan PBB untuk pengesahan resolusi tersebut, Mahmoud Abbas sendiri menegaskan kembali penolakannya terhadap keterlibatan AS dalam proses penyelesaian masalah Palestina menyusul keputusan Trump mengenai Al-Quds.
“Kami menolak keterlibatan AS sebagai mediator dan mitra politik pasca pengakuan Al-Quds sebagai ibu kota Israel,” tegasnya.
Dia juga mengatakan, “AS merupakan sekutu hakiki dan fundamental dalam Perjanjian Balfour I, dan kita semula terpedaya dan tertipu karena sejak hari pertama pada tahun 1920 meminta supaya AS diutus oleh Inggris, tapi sekarang sudah jelas bagi kita bahwa AS berpijak pada Zionisme sampai sekarang.” (mm/alalam)