NewYork, LiputanIslam.com – Amerika Serikat (AS) memveto draf resolusi usulan Mesir mengenai Al-Quds (Yerussalem) yang disidangkan di Dewan Keamanan PBB, Senin (18/12/2107).
14 negara anggota lain Dewan Keamanan PBB mendukungkan draf itu namun AS memvetonya dalam pemungutan suara yang dilakukan Dewan Keamanan untuk pengesahan draf yang menyerukan penarikan keputusan Presiden AS DonaldTrump mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel.
Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan negaranya “menggunakan hak veto dalam rangka membela peranan AS di Timteng dan kiprahnya dalam proses perdamaian.” Dia juga menilai pemungutan suara itu “penghinaan yang tak terlupakan”, menyebut usulan itu “menyulitkan perdamaian”, dan menegaskan bahwa Washington “konsisten mengupayakan perdamaian yang permenan berdasarkan solusi dua negara.”
Menurutnya, pemungutan suara itu merupakan contoh baru yang membuat PBB melakukan sesuatu yang lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaat dalam menyikapi konflik Palestina-Israel.
“Ini merupakan pertama kalinya AS menggunakan hak veto di Dewan Keamanan selama lebih dari enam tahun terakhir,” ujar Haley.
Menanggapi veto AS, Dubes Inggris untuk PBB Matthew John Rycroft mengatakan negaranya “tidak sepakat dengan keputusan AS, dan memandang Yerussalem timur bagian dari wilayah Palestina pendudukan”, karena itu “London tidak akan memindah Kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerussalem.”
Dia menambahkan bahwa status Al-Quds harus ditentukan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel.
“Sikap kami mengenai Yerussalem jelas, penentuan statusnya harus melalui perundingan, dan kami tidak sepakat dengan AS dalam pengakuan Yerussalem sebagai ibu kota Israel karena tidak membantu perdamaian,” ujarnya.
Dubes Perancis Francois Delattre juga menyayangkan hasil pemungutan suara untuk mengesah draf resolusi tersebut.
Sebelum pemungutan suara, Dubes Mesir untuk PBB Amr Abdellatif Aboulatta, Senin, mengatakan, “Mesir mengajukan draf resolusi pada tikungan berbahaya di depan isu Palestina… Upaya pengubahan status Al-Quds merupakan keputusan sepihak dan menyalahi hukum internasional.”
Dia menambahkan bahwa draf resolusi ini menegaskan solusi dua negara dan meminta negara-negara dunia supaya tidak mengadakan utusan diplomatik di Al-Quds. (mm/alalam)