New York, LiputanIslam.com—Dewan Keamanan PBB tengah mempertimbangkan sebuah draft resolusi untuk membatalkan segala bentuk kebijakan sepihak atas status Yerusalem al-Quds, terutama kebijakan yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump.
Resolusi rancangan Mesir ini dikirimkan kepada anggota dewan pada Sabtu (16/12/17), dan diduga akan di-voting pada awal minggu depan.
Menurut laporan dari kantor berita Reuters, draft resolusi ini “menegaskan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang bertujuan mengubah karakter, status atau susunan demografis Kota Suci Yerusalem tanpa isi hukum, adalah batal dan tak berlaku dan harus dicocokkan dengan resolusi Dewan Keamanan.”
Selain itu, resolusi ini juga “meminta semua negara untuk tidak mendirikan kedutaan diplomatik di Kota Suci Yerusalem, sesuai dengan resolusi 478 (1980) Dewan Keamanan.”
DK PBB memohon kepada semua negara agar tidak melakukan tindakan apapun yang bertentangan dengan resolusi-resolusi tersebut.
Sampai saat ini, seluruh kota Yerusalem al-Quds berada di bawah kontrol Israel, termasuk wilayah timurnya yang terdapat situs suci bagi umat Muslim. (ra/presstv)