Paris, LiputanIslam.com – Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli hak asasi manusia (HAM) telah mengadukan Uni Emirat Arab (UEA) kepada Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court/ICC) dengan dakwaan melakukan kejahatan perang di Yaman.
UEA merupakan salah satu anggota utama koalisi Arab pimpinan Arab Saudi yang melancarkan intervensi militer ke Yaman dengan dalih membela pemerintahan yang sah.
Pasehat hukum Organisasi Arab untuk HAM (Arab Organisation for Human Rights/AOHR), Joseph Breham, mengatakan kliennya mendakwa UEA telah melakukan “serangan membabi buta terhadap warga sipil.”
AOHR yang berbasis di London juga menuduh UEA telah menggunakan bom terlarang cluster dan menyewa tentara bayaran untuk melakukan penyiksaan dan eksekusi.
Kepala Jaksa ICC Fatou Bensouda harus memutuskan apakah akan membuka penyelidikan pendahuluan atau tidak. Yaman dan UEA bukan penandatangan Statuta Roma yang mendasari pengadilan di Den Haag sehingga dia hanya memiliki yurisdiksi jika ada warga negara lain terlibat.
“Keluhan kami menarget tindakan yang dilakukan di wilayah Yaman oleh UEA yang tidak mengakui ICC,” kata Breham.
Tapi dia menambahkan, “Pelakunya adalah tentara bayaran yang dipekerjakan oleh UEA dan berasal dari Kolombia, Panama, El Salvador, Afrika Selatan atau Australia, negara-negara yang mengenal ICC.”
Karena itu, menurutnya, pengadilan dapat melakukan penyelidikan dan mendakwa pasukan UEA melakukan “serangan udara yang menyasar rumah warga sipil, rumah sakit, dan sekolah”.
Pada Juni 2017 lembaga Human Right Wath (HRW) menyatakan bahwa UEA mengelola sedikitnya “dua fasilitas penahanan informal” di Yaman, namun Abu Dhabi membantahnya.
Pada September lalu Dewan HAM PBB setelah mengadakan perundingan yang bertele-tele mengirim para ahli internasional untuk menyelediki kemungkinan terjadinya kejahatan perang di Yaman.
Perang ini telah menjatuhkan korban tewas lebih dari 8000 orang dan korban luka lebih dari 50,000 orang. Para korban ini sebagian besar adalah warga sipil korban serangan udara pasukan koalisi Arab sejak Maret 2015.
Sementara itu, jubir Sekjen PBB Stephane Dujarric menyatakan pasukan koalisi pimpinan Saudi telah menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Yaman, meskipun Saudi sudah mengumumkan bahwa pihaknya telah memperkenankan masuknya bantuan kemanusiaan ke Yaman melalui pelabuhan laut Hudayda dan Al-Salif serta pelabuhan udara Sanaa yang dikuasai oleh kelompok Ansarullah (Houthi) yang diperangi oleh Saudi dan sekutunya.
“Ada halangan-halangan yang terkait dengan pasukan koalisi bagi penyampaian bantuan,” kata Dujarric.
Dia juga menegaskan, “Kami menginginkan jaminan sampainya bantuan kemanusiaan tanpa syarat, baik melalui laut maupun udara dan darat. Kebutuhan kemanusiaa sangat besar, dan penderitaan orang-orang Yaman masih belum selesai.” (mm/afp/rayalyoum)