Washington, LiputanIslam.com—Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) tengah mendapat sorotan publik akhir-akhir ini karena berhasil memberikan ancaman besar terhadap “kekuatan hegemoni” Israel di Amerika. Demikian analisis seorang aktivis politik asal Maryland, Myles Hoenig.
“Diskusi tentang Israel selalu tertutup, namun kini kita melihat topik itu menjadi keributan,” katanya dalam wawancara dengan Press TV pada Minggu (29/10/17).
“Negara bagian demi negara bagian [AS] satu per satu mencabut izin BDS dan itu hanya memperlihatkan BDS semakin berkembang dan memberikan ancaman serius terhadap kekuatan hegemoni Israel di Timur Tengah dan Washington,” tambahnya.
Hoenig mencatat bahwa Israel telah memberikan pengaruh yang signifikan di AS melalui kelompok-kelompok lobby Zionis dan Yahudi.
“Israel mengontrol kebijakan dalam dan luar negeri kita… Di tingkat internasional, AS baru-baru ini keluar dari UNESCO bersama Israel, karena [menuduh badan itu] bias anti-Israel. Kita berperang untuk kepentingan Israel, bukan kepentingan AS…,” paparnya.
Ia kemudian mengkritisi bagaimana para politisi AS yang mengekspresikan dukungan untuk Palestina atau mengecam Israel selalu dipecat dari jabatan mereka. Dan jurnalis manapun yang berani mempertanyakan apa yang terjadi kawasan pendudukan Palestina langsung ditendang dari pekerjaan mereka.
Gerakan BDS adalah gerakan untuk menginisiasi “segala macam pemboikotan terhadap Israel sampai mereka menepati kewajiban mereka di bawah hukum internasional.”
Gerakan ini dilarang oleh sejumlah negara bagian AS, salah satunya Wisconsin. Gubernur Wisconsin, Scott Walker, menandatangani perintah eksekutif pada Jumat (27/10/17) yang melarang badan negara untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mendukung gerakan BDS.
Sejauh ini, sudah ada 24 negara bagian yang mengeluarkan kebijakan yang sama.
Kelompok HAM seperti American Civil Liberties Union (ACLU) mengecam kebijakan ini yang disebutnya represif dan inkonstitusional. (ra/presstv)