Tepi Barat, LiputanIslam.com–Sebagai respon atas pernyataan kontroversial PM Inggris Theresa May mengenai peran Inggris dalam pendirian negara Israel, Palestina berencana membuat tuntutan hukum di pengadilan internasional terhadap negeri Ratu Elizabeth itu.
Pejabat senior Palestina, Nabil Shaath, menyatakan hal itu dalam wawancara dengan media Lebanon, al-Mayadeen, pada Kamis (26/10/17). Menurutnya, tindakan penuntutan itu dilakukan karena Inggris artinya telah mendukung pengusiran rakyat Palestina.
Sehari sebelumnya, May dilaporkan melakukan perlindungan terhadap Deklarasi Balfour, sebuah deklarasi oleh pemerintah Inggris dalam Perang Dunia I yang berisi pernyataan dukungan London terhadap pendirian Israel. Saat itu, Palestina berada di bawah penjajahan Inggris.
Deklarasi yang ditandatangani oleh Pangeran Arthur James Balfour pada tahun 1917 ini dianggap sebagai pintu menuju tindakan penjajahan Israel di Palestina.
“Kami bangga atas peran kami dalam pendirian [Israel],” kata May, sembari berjanji akan merayakan tahun ke-100 dokumen deklarasi tersebut dengan “tanda kebanggan” pada 2 November mendatang.
Presiden Abbas juga mengancam Inggris dengan tuntutan hukum dan menolak mendatangi acara apapun yang berhubungan dengan Deklarasi Balfour.
Sementara itu, anak dari keponakan Lord Arthur Balfour, Roderick Balfour, mengatakan kepada Telegraph pada minggu lalu bahwa Israel telah melanggar proklamasi leluhurnya karena gagal melindungi hak Palestina.
“Saya punya kritikan besar.. Ada sebuah kalimat di deklarasi itu, ‘Tidak ada yang boleh dilakukan jika itu dapat melanggar hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi di Palestina.’ Itu sudah jelas. Kini hal itu dilanggar,” paparnya. (ra/presstv)