Washington, LiputanIslam.com—Departemen luar negeri AS pada Senin (23/10/17) mengumumkan bahwa pemerintah AS tengah mempertimbangkan sanksi terhadap pihak yang bertanggungjawab atas kejahatan terhadap Muslim Rohingya.
“Kami berduka cita atas peristiwa kejahatan yang terjadi baru-baru ini di Rakhine State, Myanmar, atas siksaan traumatik warga Rohingya…,” sebut deplu AS. “Penting diketahui bahwa semua individu atau kelompok yang melakukan kejahatan, termasuk aktor non-negara dan warga sipil, harus bertanggungjawab.”
“Kami tengah mempertimbangkan mekanisme akuntabilitas di bawah hukum AS, termasuk dengan mengeluarkan sanksi Global Magnitsky,” tambah mereka. Global Magnitsky merupakan hukum AS yang mengizinkan presiden mencabut visa bagi individu atau kelompok asing yang terbukti menyeleweng HAM.
Selanjutnya, deplu AS juga menyatakan bahwa telah ada tindakan-tindakan kecil yang dilakukan terhadap Myanmar, yaitu salah satunya dengan mencabut keringanan perjalanan bagi anggota atau mantan anggota militer negara Asia Pasifik itu.
“Kami telah membatalkan undangan bagi pasukan keamanan senior Burma untuk menghadiri acara yang disponsori AS. Kami bekerja sama dengan mitra internasional untuk mendesak Burma memberikan akses tanpa hambatan ke wilayah yang relevan dengan Misi Pencarian Fakta PBB, organisasi kemanusiaan internasional, dan media,” jelas mereka.
AS terlihat mencoba mengalihkan kesalahan dari pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan secara spesifik menyalahkan militer negara itu. Seperti yang dinyatakan menlu AS Rex Tillerson pada Rabu minggu lalu bahwa militer Myanmar bertanggungjawab penuh atas tragedi Rohingya.
Namun sebagai pemimpin Myanmar, Suu Kyi terlihat tidak melakukan tindakan apapun yang berguna untuk mengakhiri penderitaan Rohingya. Beberapa laporan mengatakan bahwa dia mungkin tidak punya pengaruh di militer dan sayangnya juga bersikap sama dengan mereka. (ra/presstv)