NewYork, LiputanIslam.com – Iran kembali menyatakan pantang mundur di depan tekanan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait program pengembangan rudal Iran.
Wakil Duta Besar Iran untuk PBB Eshaq Al-e Habib kepada sebuah komsi lembaga ini, Senin (23/10/2017), menegaskan tidak ada negosiasi soal program tersebut dan karena itu Iran akan terus melanjutkannya sesuai dengan agenda pertahanan dan pencegahannya, dan akurasi rudalnya proporsional dengan ancaman yang dihadapi.
Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia dan China ) plus Jerman menandatangani kesepakatan nuklir pada 14 Juli 2015 dan mulai menerapkannya pada 16 Januari 2016.
Dewan Keamanan PBB kemudian membuat resolusi 2231 pada 20 Juli 2015 untuk mendukung perjanjian nuklir yang dinamai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action / JCPOA) tersebut.
Sesuai JCPOA, Iran membatasi program nuklirnya dan mendapat imbalan berupa penghapusan sanksi yang diberlakukan terhadap Teheran.
Namun, Trump pada 13 Oktober lalu secara resmi menolak mengakui Iran mematuhi kesepakatan JCPOA dan bersumbar bahwa pada akhirnya dia dapat menyudahi kesepakatan tersebut.
Sejauh ini Trump tidak menarik negaranya keluar dari kesepakatan JCPOA, namun dia memberi Kongres AS tenggat waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan mengajukan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran yang sebelumnya telah dicabut sesuai JCPOA.
Pemaksaan kembali sanksi terhadap Iran akan membuat AS berseberangan dengan negara-negara lain dan Uni Eropa yang ikut meneken JCPOA. (mm/presstv)