Oleh: Firdaus Cahyadi *
Kabar buruk itu datang dari laporan kalangan ilmuwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipublikasikan di berbagai media akhir Maret ini. Para ilmuwan PBB itu menyatakan bahwa bakal terjadi lonjakan emisi karbon yang akan memperkuat terjadinya risiko konflik, kelaparan, bencana alam, dan migrasi massal terbesar diabad ini.
Peringatan keras akan munculnya bencana ekologi perubahan iklim bukan kali ini saja. Sebelumnya, Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) memperkirakan bahwa temperatur global yang akan naik 0,3-4,8 derajat Celsius (0,5-8,6 derajat Fahrenheit) pada abad ini. Air laut pun diperkirakan naik sebanyak 26-82 cm (10-32 inci) pada 2010.
Indonesia sebagai negara kepulauan pun menghadapi ancaman besar dari dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut akan mengancam kota-kota di wilayah pesisir. Pulau-pulau kecil di negeri ini pun terancam tenggelam akibat perubahan iklim ini. Belum lagi ancaman kelaparan dan gagal panen akibat perubahan iklim. Singkat kata perubahan iklim akan memperbesar skala bencana ekologi di Indonesia.
Perpaduan sempurna antara dampak buruk perubahan iklim dengan kerusakan lingkungan hidup pada tingkat lokal memperbesar bencana ekologi di negeri ini. Salah satunya dialami oleh Benyamin Loho seorang nelayan asal Kampung Bahowo Kelurahan Tongkaina, Kota Manado. Seperti ditulis di portal Tribun Menado (3/4), Benyamin mengungkapkan bahwa terjadi penurunan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan di Menado akibat kondisi cuaca yan tak menentu dan adanya reklamasi di kawasan Boulevard dan sekitarnya.
Bukan hanya itu, reklamasi pantai di Menado ditengarai juga menjadi penyebab bencana ekologi berupa banjir bandang di kawasan itu pada awal tahun ini. Menurut Manager Penanganan Bencana WALHI Nasional Mukri Friatna, seperti ditulis oleh Okezone.com (18/1), banjir di Menado terjadi lantaran kawasan perbukitan dan pergunungan di Manado digundul dan tanahnya diambil untuk menutupi pesisir pantai yang akan dijadikan reklamasi perumahan.
Bencana ekologi bukan hanya terjadi di Menado, namun hampir di seluruh wilayah negeri ini. Masih segar di ingatan kita mengenai bencana ekologi tahunan kabut asap yang terus terjadi di Riau. Kita juga belum lupa bahwa di Jawa Timur, ada bencana ekologi lumpur Lapindo. Di Jakarta, yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, juga masih belum bisa terlepas dari bencana ekologi berupa banjir dan polusi udara.
Semua bencana ekologi, baik yang diakibatkan oleh perubahan iklim atau tidak, selalu dipicu oleh lahirnya kebijakan publik yang tidak berpihak pada keberlanjutan ekologi. Dalam konteks inilah kita memerlukan munculnya politisi hijau. Politisi hijau di sini tidak ada kaitannya dengan agama tertentu atau militer. Hijau disini adalah simbol kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pemilihan umum (Pemilu), baik legislatif maupun presiden, adalah momentum untuk memunculkan politisi hijau.
Di tengah ancaman bencana ekologi, memilih calon legislatif (caleg) hijau adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaannya berikutnya adalah adakah caleg hijau dalam pemilu 2014 ini?
Kriteria mengenai caleg hijau perlu dibuat untuk memandu para pemilih aar tidak salah pilih pada wakilnya saat pemilu yang akan dilaksanakan pada 9 April tahun ini. Kriterianya sebenarnya tidak terlalu sulit. Setidaknya ada empat kriteria politisi hijau itu.
Pertama, caleg hijau adalah mereka yang dalam kampanyenya tidak merusak pohon-pohon di sepenjang jalan dengan gambar narsisnya. Jika belum menjadi anggota DPR saja mereka sudah dengan mudah merusak pohon-pohon di pinggir jalan maka, hampir dapat dipastikan mereka juga tidak akan peduli dengan rusaknya jutaan pohon di hutan-hutan.
Kedua, caleg hijau adalah mereka yang tidak mendukung mendukung proyek-proyek yang merusak lingkungan hidup. Para pemilih pada pemilu 2014 ini tinggal mengingat lagi siapa caleg yang mendukung pemberikan ijin bagi pembukaan hutan untuk perkebunan dan pertambangan. Publik tentu masih ingat siapa caleg yang begitu getol mengijinkan bahkan mengusulkan pembangunan jalan tol dalam kota yang justru memfasilitasi pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan polusi udara. Para pemilih tentu masih ingat caleg yang mendukung proyek mobil murah yang memboroskan bahan bakar minyak (BBM).
Ketiga, caleg hijau adalah mereka yang tidak menjadi pembela kepentingan perusahan-perusahaan perusak lingkungan hidup ketika berkonflik dengan masyarakat. Para pemilih dalam pemilu tahun ini tentu masik ingat siapa politisi yang selalu membela kepentingan Lapindo dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo.
Keempat, caleg hijau adalah mereka yang tidak mendapatkan sumbangan kampanye dari perusahan-perusahaan yang selama ini terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusakan lingkungan hidup. Masyarakat harus mulai mencatat perusahaan-perusahaan apa saja yang selama ini merusak lingkungan dan memonitoring apakah perusahaan-perusahaan itu memberikan sumbangan untuk kampanye para politisi di pemilu 2014.
Kriteria caleg hijau sudah dibuat. Kini pilihan ada di tangan kita yang akan menjadi pemilih pada pemilu 2014 ini. Apakah kita akan mengakhiri bencana ekologi dengan memilih caleg hijau? Atau kita akan memperparah bencana ekologi dengan memilih caleg hitam perusak lingkungan?
*)Knowledge Manager for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia