Washington, LiputanIslam.com—Pemerintah Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak akan menandatangani Perjanjian Larangan Senjata Nuklir PBB yang di dukung oleh para pemenang Nobel perdamaian pada tahun ini.
“AS tidak mendukung dan tidak akan menandatangani ‘Perjanjian Larangan Senjata Nuklir,’” kata juru bicara Departemen Negara AS kepada AFP pada Jumat (6/10/17).
Komentar ini keluar tak lama setelah penghargaan perdamaian Nobel diberikan kepada organisasi Kampanye Internasional untuk Pelenyapan Senjata Nuklir (ICAN), yang berperan penting dalam adopsi perjanjian atas 122 negara di PBB pada Juli lalu.
Sekjen PBB Antonio Guterres kemudian mengucapkan selamat kepada ICAN dengan mengatakan, “Kini kita butuh dunia tanpa senjata nuklir,”
Sementara itu, jubir Guterres, Stephane Dujarric mengatakan pada hari Jumat bahwa “ketika kekhawatiran terhadap nuklir memuncak sejak Perang Dingin, sekjen menyerukan seluruh negara untuk memperlihatkan visi dan komitmen yang lebih tinggi untuk dunia tanpa senjata nuklir,”
Namun, AS malah menganggap perjanjian itu beresiko meruntuhkan upaya atas keamanan global.
“Perjanjian ini tidak akan membuat dunia damai, tidak akan membuat satu pun senjata nuklir lenyap, dan tidak akan menambah keamanan negara manapun,” kata sang jubir AS.
Selain AS, tujuh negara lain yang diketahui memiliki senjata nuklir–Rusia, Inggris, Prancis, China, India, Pakistan, dan Korea Utara–ditambah Israel, semuanya menolak menandatangani perjanjian ini.
Direktur Eksekutif ICAN, Beatrice Fihn, mengkritisi perkelahian Trump dan pemimpin Korut, Kim Jong-un, yang saling mengancam dengan senjata nuklir.
“Senjata nuklir itu ilegal. Mengancam dengan menggunakan senjata nuklir itu ilegal. Memiliki, mengembangkan senjata nuklir adalah ilegal, dan mereka harus berhenti.” tegas Fihn. (ra/presstv)