London, LiputanIslam.com– Organisasi HAM Amnesty International mengkritik Dewan Keamanan PBB karena tidak berupaya dalam menghentikan tindakan brutal terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Amnesty pun mendesak badan keamanan internasional itu untuk menjatuhkan “embargo senjata yang komprehensif” terhadap pemerintah Myanmar.
Organisasi berbasis di London itu mengeluarkan pernyataan tersebut pada Rabu (27/9/17), sehari sebelum Sekjen PBB Antonio Guterres mengumpulkan anggota dan orang-orang yang terkait dalam krisis di Rakhine State.
“Militer Myanmar secara paksa mengusir dan membunuh Rohingya, sebuah kampanye kejahatan terhadap kemanusiaan yang termasuk dalam tindakan pembersihan etnis,” kata Tirana Hassan, direktur tanggapan terhadap krisis di Amnesty.
“Ketika mereka berkumpul pada Kamis nanti, anggota PBB harus bertanya pada mereka sendiri sisi sejarah apa yang akan mereka pilih, dan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan mimpi buruk ini. Bersama-sama, mereka punya kekuatan untuk menekan Myanmar agar menghentikan kejahatan,” tambahnya.
Tirana meneruskan, DK PBB harus “segera menghentikan penjualan senjata, munisi, atas [militer] Myanmar dengan menjatuhkan embargo senjata yang komprehensif,”
Suplai senjata, pelatihan, dan bantuan lainnya juga harus dilarang.
Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar, telah menjadi target persekusi sistematis di tangan militer dan kelompok Budha selama berdekade.
Kelompok minoritas ini menghadapi kejahatan menakutkan sejak tahun lalu, =ketika militer menyerang kampung mereka di Rakhine. Telah ada banyak laporan dan saksi atas terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, penembakan, dan pembakaran rumah-rumah penduduk Rohingya. (ra/presstv)