Ankara, LiputanIslam.com – Perdana Menteri Turki Binali Yelderim, Kamis (28/9/2017), mengadakan kontak telefon dengan Wakil Pertama Presiden Iran Eshaq Jahangiri untuk membicarakan masalah referendum disintegrasi Kurdistan dari negara Irak.
Yelderim mengatakan bahwa Turki dan Iran sama-sama “mengerahkan segenap upayanya untuk menyudahi krisis Kurdistan Irak ini dengan tingkat kerugian seminimal mungkin.”
Sedangkan Jahangiri menegaskan “keharusan memberikan dukungan solid dan tegas kepada Baghdad demi mengelola krisis hubungannya dengan Kurdistan Irak.”
Masih di hari yang sama, Presiden Irak Fouad Masum menegaskan bahwa referendum Kurdistan yang diselenggarakan pada 25 September lalu itu merupakan tindakan konstitusional, sedangkan yang inkonstitusional adalah upaya disintegrasinya.
Perdana Menteri Kurdistan Irak Nechirvan Barzani menyatakan bahwa pihaknya menolak disintegrasi yang menjurus pada konfrontasi militer.
“Referendum di kawasan Kurdistan Irak tidak mengancam keamanan nasional Turki, penutupan pintu-pintu perbatasan antara Arbil dan Ankara tidak mendatangkan maslahat bagi Turki dan wilayah Kurdistan Irak,” katanya dalam wawancara dengan sebuah media Turki.
Mengenai penyelenggeraan referendum itu sendiri dia beralasan “keputusan penyelenggaraan referendum merupakan respon atas kehendak rakyat wilayah Kurdistan Irak”.
Tingkat partisipasi dalam referendum itu dilaporkan mencapai 71, 16 persen, dan telah menghasilkan 92,7 persen suara setuju kemerdekaan wilayah Kurdistan dari Irak. Referendum ini digelar di lima provinsi Arbil, Solaimaniyah, Dahuk, Kirkuk, dan Halabja serta beberapa kawasan berpenduduk Kurdi lain yang berada di luar wilayah otonomi Kurdstan. (mm/alalam/rt)