Baghdad, LiputanIslam.com – Berbagai pihak di dalam dan luar negeri Irak melontarkan kecaman keras terhadap referendum kemerdekaan Kurdistan Irak yang akan diselenggarakan hari ini, Senin 25 September 2017.
Perdana Menteri Irak Haider Abadi, Ahad (24/9/2017) menegaskan pemerintahannya tidak akan mengakui referendum ini. Dia juga mengancam akan melakukan tindakan tegas untuk mempertahankan integritas Negeri 1001 Malam ini.
Kepada rakyat dia mengatakan, “Menyendiri dengan kuputusan yang mengusik integritas dan keamananan Irak serta mempengaruhi setiap warganya dan keamanan kawasan merupakan keputusan yang menyalahi konstitusi dan kedamaian antarwarga sehingga tidak akan ada toleransi terhadapnya maupun terhadap hasilnya. Akan ada tindakan-tindakan susulan dari kami unuk memelihara persatuan negara dan kemaslahatan setiap warga.”
Ketua Aliansi Nasional Irak Sayyid Ammar al-Hakim menyebut referendum sebagai belati baru yang datang bersamaan dengan masih adanya belati kelompok teroris ISIS bagi bangsa Irak.
“Sudah sudah sangat bersabar dan menempuh banyak upaya untuk mengurungkan niat para pemimpin Kurdistan menggelar referendum, dan mengamalkan konstitusi Irak… Sulit membiarkan masalah ini, sebab kita masih sedang berperang melawan terorisme dan belati-belati ISIS, dan sekarang ada tambahan belati referendum,” katanya dalam sebuah acara peringatan hari-hari Asyura.
Brigade Hizbullah Irak dalam statemennya mengingatkan bahwa referendum disintegrasi Kurdistan ini menggirng kawasan kepada krisis yang sangat berbahaya.
“Kelompok resistensi Islam Irak tidak akan mengakui referendum buatan ini, karena Barzani (pemimpin Kurdistan Irak) akan melakukan manipulasi pada hasilnya,” bunyi statemen itu.
Hizbullah Irak juga menegaskan bahwa hasil referendum ini akan menguntungkan Israel dan Barzani secara pribadi. Karena itu kelompok pasukan relawan anti-ISIS ini menyerukan kepada rakyat Kurdi agar melawan “konspirasi dan skenario disintegrasi Kurdistan” ini agar Irak tetap bersatu dan berdampingan secara damai satu sama lain.
Presiden Irak Fouad Masum menilai referendum ini sebagai tindakan sepihak dan provokatif. Karena itu dia menolak referendum ini dan menyerukan kepada para pemimpin Kurdistan agar berdialog dengan berbagai partai dan para pejabat Irak.
Sebelumnya, pemerintahan koalisi Irak menyatakan bahwa jika Masum yang berasal dari suku Kurdi menyetujui referendum ini maka dia akan dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh wakil pertamanya, Nouri al-Maliki.
Di luar negeri, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ahad (24/9/2017), mengadakan pembicaraan telefon dengan sejawatnya dari Iran, Hassan Rouhani, mengenai hubungan bilateral dan berbagai perkembangan isu regional, termasuk referendum disintegrasi Kurdistan Irak.
Sumber-sumber di Turki menyebutkan bahwa kedua sama-sama menekankan bahwa referendum Kurdistan akan menimbulkan kekacauan di kawasan jika jadi dilaksanakan. Keduanya juga membicarakan rencana Erdogan berkunjung ke Iran pada tanggal 4 Oktober mendatang. (mm/rayalyoum/fna)