Baghdad, LiputanIslam.com – Perdana Menteri Irak Haider Abadi menolak tegas rencana penyelenggaraan referendum kemerdekaan wilayah otonomi Kurdistan Irak yang juga telah menimbulkan reaksi penolakan di tingkat regional maupun global.
“Referendum ini tertolak, baik terjadi sekarang maupun di masa mendatang, dan baik terjadi di wilayah ini maupun di kawasan yang dipersengkatakan,” tegas Abadi dalam jumpa pers di Baghdad, Selasa (19/9/2017).
Referendum itu sendiri rencananya akan digelar pada 25 September 2017 sesuai seruan pemimpin Kurdistan Irak Masoud Barzani pada Juni lalu.
Seruan referendum ini mendapat reaksi kontra di tingkat regional dan internasional. Berbagai negara meminta pembatalan rencana tersebut, sementara di Irak sendiri parlemen telah menyatakan penolakan tegasnya yang kemudian disusul dengan pemakzulan gubernur Kirkuk Najmuddin Karim, dan vonis penolakan dari Mahkamah Tinggi Federal yang notabene otoritas hukum tertinggi di Irak.
Perdana Menteri Irak juga menyatakan terbuka opsi intervensi militer di Kirkuk yang dihuni oleh suku Kurdi, Arab, dan Turkmen.
“Jika warga Kirkuk terancam bahaya maka sudah merupakan kewajiban sah kami untuk menerapkan keamanan. Kami telah menyampaikan perkataan yang jelas kepada polisi Kirkuk agar menunaikan kewajibannya menjaga keamanan dan tidak berubah menjadi alat (politik). Kami menyerukan agar Kirkuk tidak masuk ke dalam konflik,” tegasnya.
Keamanan di Kirkuk bertumpu pada pasukan keamanan Kurdi (Asayish) dan polisi pemerintahan pusat Baghdad.
Sebelumnya di hari yang sama, Masoud Barzani mengatakan bahwa jika tidak ada alternatif kongkret bagi referendum dalam tiga hari ke depan maka tidak mungkin referendum ditunda.
“Jika ada alternatif yang menjamin hak kami maka kami kami akan merayakannya pada 25 September dan menyelenggarakan pesta-pesta rakyat, sedangkan jika tidak ada alternatif yang sampai kepada kami maka kami semua akan memberikan suara pada tanggal 25 bulan ini,” katanya. (mm/rayalyoum)