Baghdad, LiputanIslam.com – Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim al-Jafaari dia menilai kecil kemungkinan akan terjadi konfrontasi bersenjata antara pemerintah pusat Baghdad, Irak, dan pemerintahan semi otonomi Kurdistan Irak menyusul referendum disintegrasi wilayah ini pada 25 September mendatang.
Dalam wawancara dengan BBC, Kamis (14/9/2017), al-Jaafri memastikan pemerintah pusat Baghdad konsisten penuh kepada konstitusi, dan keluhan marginalisasi Arbil oleh Baghdad merupakan keluhan kolektif yang tak bisa diselesaikan kecuali melalui kanal dialog.
Hal yang dikuatirkan oleh al-Jaafari terkait dengan perselisihan antara Baghdad dan Arbil dewasa ini adalah dampaknya pada perang seluruh komponen pasukan Irak, termasuk pasukan Kurdi Peshmerga, dalam perang melawan kawanan teroris ISIS di beberapa kantungnya yang masih tersisa di Negeri 1001 Malam ini.
Pemimpin Kurdistan Iran Masoud Barzani pada Juni lalu mengumumkan bahwa pada tanggal 25 September 2017 akan diselenggarakan referendum kemerdekaan Kurdistan. Pengumuman ini tak pelak menimbulkan berbagai reaksi kontra dari dalam dan luar negeri Irak, dan sejauh ini hanya Israel yang menyatakan dukungannya kepada pendirian negara merdeka Kurdistan. (mm/alalam)