Washington, LiputanIslam.com–Pemerintah Amerika mengungkapkan kekhawatiran terhadap pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar. Namun, mereka menolak memberikan sanksi internasional terhadap pemerintah Myanmar.
“Kami tidak mau melanjutkan percakapan [tentang sanksi internasional] ini,” kata Juru Bicara Departemen Negara AS, Heather Nauert, kepada wartawan di Washington DC, pada pada Kamis (7/9/17).
Ia menambahkan, AS telah meminta pemerintah Myanmar agar mengizinkan akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine state, meski AS tidak yakin laporan pembantaian Muslim Rohingya “dapat dipercaya”.
“AS sangat prihatin atas situasi di Rakhine utara,” kata Nauert. “Di sana telah terjadi pengusiran populasi lokal menyusul tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius termasuk pembakaran massal di desa Rohingya dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan juga warga sipil bersenjata,”
Nauert mengatakan bahwa diplomat AS sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar, namun hal itu sulit dilakukan karena Rakhine adalah “kawasan yang sulit dicari informasinya, dan sulit diakses.”
“Kawasan ini adalah kawasan konflik, jadi kami tidak bisa dengan mudah masuk ke sana,” imbuhnya.
Selanjutnya, Nauert menolak mengomentari siapa pihak yang bersalah dalam kejahatan tersebut. Dia juga menolak menyalahkan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, atas pengabaiannya dalam tragedi pembersihan etnis Muslim Rohingya. (ra/presstv)