Khartoum, LiputanIslam.com – Partai-partai oposisi Sudan menentang pengiriman pasukan negara ini ke Yaman. Mereka menyatakan keterlibatan tentara Sudan dalam serangan pasukan koalisi pimpinan Saudi terhadap Yaman tidak beralasan dan tidak pula memberikan keuntungan apapun bagi Sudan, dan malah banyak tentara Sudah yang terbunuh dalam perang yang “tidak dihargai” oleh masyarakat internasional.
Partai Komunis Sudan menyebut pengiriman tentara Sudan itu ilegal “karena berlawanan dengan keinginan rakyat Sudan.”
Yusuf Sadeq, anggota dewan eksekutif partai ini, menyebut pengiriman pasukan itu terlarang di mata undang-undang dan konvensi internasional, dan tak ubahnya dengan menerima intervensi militer di Sudan sendiri.
Dia menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Sudah merupakan upaya “menghancurkan” Sudan sendiri dengan melibatkan anak-anak bangsanya dalam perang di luar negeri.
Senada dengan ini, Partai Umat Nasional menolak mentah-mentah pengiriman pasukan Sudan ke Yaman terutama di saat “para ekspatriat Sudan menderita di Saudi.” Maash Sadeq Islamil, wakil ketua partai ini, menegaskan tidak perlu menambah pasukan Sudan di Yaman karena tentara yang ada di sana justru harus segera dipulangkan “karena tidak ada penghargaan yang kongkret untuk darah anak-anak bangsa Sudan” dalam perang Yaman.
“Mengapa kita harus menerima tumpahnya darah anak-anak bangsa Sudan di Yaman, dan siapa pembela mereka yang memberi kita sebarang penghargaan? “ cecarnya.
Dia lantas merekomensikan kepada pemerintah Sudan supaya meninjau kembali pendiriannya “demi mempertahankan sisa kehormatan negara.”
Partai Kongres Rakyat Yaman menilai perang Yaman sama sekali tidak bermakna dan campur tangan di sana merupakan “pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan Yaman yang telah dihancurkan secara total.”
Sekretaris departemen kehakiman partai ini, Abu Bakar Abdul Razzak menyatakan bahwa pemerintah Sudan “telah melakukan kesalahan historis yang fatal dengan terlibat dalam perang Yaman,” dan mendesak supaya tentara Sudan segera ditarik dari Yaman.
Mayjen Maash Hadi, ketua komisi keamanan dan pertahanan parlemen Sudan, memastikan tidak ada penambahan pasukan negara ini di Yaman. Menurutnya, apa yang sedang dilakukan dewasa ini hanyalah menggantikan pasukan yang masa tugas dan misinya sudah berakhir di Yaman dengan kontingen pasukan baru. (mm/aljazeera)