Washington, LiputanIslam.com – Perdana Menteri Irak Haeder Abadi, Selasa (8/8/2017), menegaskan bahwa pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) tidak boleh melancarkan operasi dan serangan udara di dalam wilayah Irak tanpa persetujuan dari Baghdad.
Hal ini dia tegaskan menyusul peristiwa serangan jet tempur AS Senin lalu terhadap posisi Batalyon Sayyid al-Syuhada, bagian dari pasukan relawan Irak al-Hashd al-Shaabi, di wilayah perbatasan Irak-Suriah yang mengakibatkan sekira 35 orang terbunuh dan puluhan lainnya luka-luka.
Terkait dengan peristiwa ini AS mengaku salah sasaran kerena mengira batalyon itu adalah kawanan teroris ISIS, namun pihak al-Hashd al-Shaabi menolak klaim tersebut dan menuntut pertanggungjawaban AS.
Abadi mengingatkan bahwa al-Hashd al-Shaabi bukanlah kelompok milisi, melainkan merupakan pasukan relawan yang telah dilembagakan dalam berbagai brigade yang semuanya beroperasi di wilayah Irak sendiri dan tak ada yang menjalankan misi di luar Irak.
Lebih lanjut, PM Irak mengaku telah menyetujui perencanaan yang telah dibuat oleh pasukannya untuk membebaskan beberapa kawasan yang masih diduduki kelompok teroris ISIS.
Laporan lain dari Irak menyebutkan bahwa pengadilan Irak telah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap sebanyak 27 orang yang terlibat dalam tragedi pembunuhan massal ISIS terhadap lebih dari 1700 calon perwira di pangkalan udara Speicher, Tikrit, pada tahun 2014.
Pengadilan Irak juga telah memvonis mati 40 orang pada Februari 2016 dan 35 orang lainnya pada Februari 2017 karena mereka terbukti terlibat dalam tragedi mengerikan tersebut. (mm/irna/fna)