Doha,LiputanIslam.com—Qatar telah menolak klaim-klaim yang dituduhkan negara-negara aliansi pimpinan Arab Saudi kepadanya sebagai donatur gerakan terorisme dan telah mengganggu urusan dalam negeri negara-negara tersebut.
“Qatar menolak dan mengecam terorisme dengan segala bentuknya, apapun sebab dan tujuannya. Qatar tetap akan konsisten dengan sikap seperti ini,” ucap Menteri Luar Negeri Qatar pada Jum’at (7/7), seperti dikutip oleh Kantor Berita Resmi Qatar.
Negara-negara koalisi pimpinan Arab Saudi seperti Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab, telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar sejak 5 Juni lalu. Pemutusan hubungan ini diiringi dengan tuduhan bahwa Qatar telah memberikan dukungannya terhadap terorisme, sebuah tuduhan yang tentu telah ditolak mentah-mentah oleh Qatar.
Kemudian, aliansi pimpinan Saudi mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar agar hubungan mereka kembali membaik. Di antara tuntutan itu adalah Qatar harus menutup pangkalan militer Turki di negaranya, membatasi hubungan dengan Iran, serta membayar ganti rugi kepada Arab Saudi. Selain itu, tuntutan itu juga meminta agar media al-Jazeera, sebagai media yang sangat kritis terhadap Saudi, segera ditutup.
Bagi Qatar, tuduhan pendukung terorisme terhadap negaranya hanyalah dalih yang dilemparkan aliansi Pimpinan Arab Saudi kepada Doha. Pasalnya, berbagai tuntutan yang diajukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan terorisme itu sendiri. Doha menolak tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal tersebut, sembari tetap bersedia membuka kemungkinan adanya negosiasi terbaru.
Sementara itu, Para Menteri Luar Negeri negara-negara aliansi yang memblokade Qatar melakukan pertemuan pada Rabu (5/7) di Mesir, dan menyatakan bahwa penolakan Doha terhadap tuntutan-tuntutan yang mereka ajukan membuktikan bahwa hubungannya dengan terorisme adalah benar.
Namun Pejabat Kementerian Luar Negeri Qatar menolak klaim tersebut dan mengatakannya sebagai “tak berdasar” serta “penghinaan”. Pejabat tersebut mengatakan, bagaimanapun, Qatar siap untuk bekerjasama meninjau semua tuntutan yang tidak bertentangan dengan kedaulatan Negara Qatar. (fd/Presstv)