Riyadh,LiputanIslam.com—Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, mengatakan bahwa beberapa tuntutan yang diberikan kepada Qatar merupakan keputasan final dan tidak dapat dinegosiasikan kembali.
“Kami telah memutuskan dan telah menentukan langkah-langkah kami. Sekarang tergantung kepada Qatar, mau mengubah prilaku mereka atau tidak. Jika mereka mau menuruti kami, maka semuanya akan selesai. Namun jika tidak, maka mereka akan tetap terasingkan,” ucap Jubeir saat melakukan kunjungan ke Washington, pada Selasa (27/6).
Ia menambahkan bahwa jika Qatar ingin bergabung kembali ke dalam Dewan Kerjasama Negara Teluk, “mereka tau apa yang harus mereka lakukan.”
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni lalu, setelah menuduh Qatar sebagai “pendukung terorisme.”
Segera setelah itu, Saudi dan beberapa negara tersebut mengajukan beberapa persyatan untuk Qatar agar hubungan mereka kembali membaik. Di antara persyaratan tersebut adalah Qatar harus memutuskan hubungan dengan Iran.
Selain itu, Qatar juga diiminta untuk menutup media al-Jazeera—sebuah media yang dianggap sangat kritis terhadap sistem pemerintahan “monarki absolut” yang diterapkan Arab Saudi—,menutup pangkalan militer Turki di Qatar, dan membayar kompensasi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh kelompok teroris.
Qatar diberikan waktu 10 hari untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Di saat yang sama, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani pun, mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson.
“Alasan yang dikemukakan oleh Arab Saudi, dkk untuk mengembargo Qatar, hanyalah sebuah klaim yang tidak disertai dengan bukti,” ucap Thani usai melakukan pertemuan tersebut.
“Tuntutan yang diajukan oleh Saudi, dkk harus realistis dan masuk akal. Kami telah bersepakat dengan Washington bahwa tuntutan Saudi Arabia harus dapat diterima akal sehat.
Sebelumnya, Tillerson sempat mengemukakan bahwa beberapa tuntutan yang dibuat oleh keempat negara tersebut akan sangat sulit dipenuhi oleh pemerintah Qatar. (fd/Presstv)