Washington,LiputanIslam.com-Kantor berita Reuters melaporkan, seorang anggota parlemen asal Ilinnois mengajukan sebuah draft kepada parlemen Amerika, Senin (12/6). Berdasarkan draft ini, kantor Arsip dan Dokumen Nasional Amerika berkewajiban merekam tweet Donald Trump dan segala aktifitasnya di media sosial.
Mike Quigley dalam statemennya menyatakan,”Melihat bahwa Presiden, secara masif dan tidak terduga, menggunakan media sosial untuk berbicara soal politik, maka kita harus mengarsipkan cuitan-cuitan dan pandangannya untuk menjadi rujukan. Cuitan-cuitan ini sangat berpengaruh dan Presiden harus bertanggung jawab atas semua yang dipublikasikannya.”
Berdasarkan undang-undang ini, Trump tidak lagi bisa menghapus postingan-postingannya seperti dahulu. Sebelum ini, Sean Spicer, juru bicara Gedung Putih, pada pekan lalu menyatakan, cuitan-cuitan Trump di media sosial mencerminkan pandangan dan sikap resminya sebagai presiden Amerika.
Kebiasaan Trump menggunakan media sosial untuk berbicara soal politik menjadi bahan sindiran sejumlah politikus dunia. Sebelum ini, Menteri Luar Negeri Jerman, Zigmar Gabriel, pernah berkata,”Jerman tidak akan menyelesaikan masalah politik melalui Twitter.”
Perlu diketahui, jumlah follower Trump di Twitter yang ‘setia’ mengikuti cuitan-cuitan kelirunya mencapai lebih dari 32 juta orang. (af/alalam)