Pentagon,LiputanIslam.com—AS telah menandatangani perjanjian baru kerjasama militer dengan Uni Emirat Arab (UAE), anggota kunci koalisi Saudi yang melakukan kampanye militer melawan Yaman.
Juru bicara Pentagon, Christopher Sherwood, mengatakan pada Selasa (16/05) bahwa kesepakatan pertahanan telah diperbarui, setelah sebelumnya kesepakatan antara kedua negara tersebut terjadi pada tahun 1994. Hal ini memungkinkan Washington untuk mengirimkan lebih banyak tentaranya dan perlengkapan militer kepada kerajaan Arab.
“Kedua belah pihak telah memutuskan bahwa sekarang sudah waktunya untuk memperbarui kesepakatan sebagai cerminan atas kerjasama militer yang dinikmati oleh UEA dan Amerika dewasa ini,” ucap Sherwood.
Juru bicara tersebut menggambarkan kesepakatan sebagai “kerangka yang menentukan kuantitas dan kondisi kehadiran militer AS di negara Arab.”
“Jika perlu, kesepakatan ini memberikan askes terhadap militer AS untuk merespon berbagai hal yang terjadi di sekitar UEA secara cepat,” tambah Sherwood, tanpa penjelasan lebih lanjut.
Pengumuman kesepakatan tersebut telah dibuat setelah Sekretaris Pertahanan AS, James Mattis, bertemu dengan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, untuk membahas aliansi militer bilateral AS-UEA.
“Kesepakatan tersebut menandai babak baru dalam kemitraan kami dan mencerminkan keluasaan serta kedalaman kerjasama yang sedang berlangsung,”ucap Mattis dan putra mahkota UEA yang juga membicarakan serangkaian ancaman keamanan dan ketidakstabilan yang terjadi di Yaman, Libya, termasuk kampanye Irak dan Suriah untuk mengalahkan Daesh.
Dalam waktu kurang dari seminggu, Washington menyetujui kemungkinan penjualan rudal senilai dua miliar dolar ke kerajaan Teluk Persia serta memberikan wewenang untuk penjualan 60 rudal Patriot beserta tabungnya untuk meningkatkan kualitas peralatan militer di negara tersebut.
Amerika Serikat dan sekutunya telah mendapat kecaman atas penjualan senjata mereka ke pihak-pihak yang terlibat dalam kampanye militer yang diluncurkan untuk melemahkan gerakan Ansarullah serta mengembalikan kepemimpinan mantan presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi.
Sekitar tujuh juta orang Yaman sedang menghadapi kelaparan akibat konflik yang sedang berlangsung di negara tersebut, yang telah menewaskan lebih dari 12.000 warga sipil. (fd/alalam)