Washington, LiputanIslam.com — Presiden AS Barack Obama, hari Kamis (27/3), mengungkapkan usulannya untuk mengubah program pengintaian kontroversial Badan Keamanan Nasional (NSA) yang selama ini boleh menjaring metadata telepon penduduk AS. Kini Obama membolehkan perusahaan-perusahaan telepon untuk menyimpan metadata tersebut.
“Dengan pertimbangan sangat hati-hati, saya memutuskan bahwa jalan terbaik ke depan adalah bahwa pemerintah tidak boleh mengumpulkan atau menyimpan data dalam jumlah sangat besar,” ujar Obama.
“Data tersebut semestinya disimpan oleh masing-masing perusahaan telepon hingga waktu tertentu seperti yang sekarang,” ujar Obama dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, seperti dikutip ABC News, Jumat (28/3).
Menurut proposal Obama, pemerintah AS masih bisa mengakses data tersebut, namun data tersebut diminta sesuai kebutuhan atas perintah Pengadilan Pengintaian Intelijen Luar Negeri (FISC).
“Saya yakin pendekatan ini adalah yang terbaik dan bakal memastikan kita punya informasi yang kita butuhkan sesuai kebutuhan intelijen kita, sekaligus demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap cara kita mengumpulkan informasi,” kata Obama, yang kini sedang berada di Eropa.
Obama bersama timnya meminta para anggota Kongres segera menyetujui usulannya. Ia mengarahkan Departemen Kehakiman agar dalam 90 hari mendapat reotorisasi program intelijen NSA dari Kongres (legislatif AS).
Bekas karyawan kontrakan NSA Edward Snowden menyingkap program pengintaian NSA yang kontroversial sejak musim panas tahun lalu yang mengundang pro-kontra dan kritik di dalam dan luar negeri serta memicu krisis pada pemerintahan Obama berkaitan dengan para sekutu AS di luar negeri.
Obama menawarkan sejumlah usulan untuk mengubah praktik-praktik pengintaian NSA yang kontroversial pada Januari lalu. Ringkasan usulan tersebut termasuk menarik sebagian rekaman pengumpulan data telepon warga AS.
Ia mengarahkan Departemen Kehakiman dan komunitas intelijen untuk mengembangkan pendekatan baru dalam pengumpulan data telepon domestik sementara, pemerintah tak lagi menyimpan metadata sebelum 28 Maret, hari ini.(ca/inilah.com)