Beirut, LiputanIslam.com – Kelompok pejuang Lebanon Hizbullah tampak kecewa terhadap isi dokumen politik baru Gerakan Perlawanan Islam Palestina (HAMAS). Wakil Sekjen Hizbullah Syeikh Naim Qassem, Selasa (2/5/2017) , dalam tanggapannya terhadap dokumen itu menyatakan Hizbullah menentang solusi dua negara untuk Palestina.
“Kami tidak bersama muqawamah (resistensi anti Israel) yang dirancang untuk berkompromi dan membagi Palestina menjadi dua negara (Palestina dan Israel),” ungkapnya dalam pertemuan dengan delegasi Gerakan Dunia Untuk Kepulangan ke Palestina.
Dia mengatakan, “Jika kita menganggap Israel sebagai agresor dan rezim pendudukan maka penilaian kita terhadap dunia mustakbirin juga demikian tanpa ada perbedaan sama sekali. HAM dunia seperti yang mereka klaim itu tidak ada. Mereka tidak memperlakukan keadilan insani di tengah pergaulan antarnegara dan antarmasyarakat seperti yang mereka klaim.”
Dia melanjutkan, “Kami menegaskan bahwa kami senantiasa bersama muqawamah Palestina, namun muqawamah di Palestina tidak memiliki satu bentuk yang sama. Kita semua harus mengetahui bahwa rakyat Palestina adalah pokok dan landasan muqawamah. Selagi rakyat ini tangguh, siap berkorban, dan bersedia menanggung segala kesulitan maka harapan untuk meraih sukses akan bertambah.”
Dia mengingatkan bahwa muqawamah tidak akan sukses jika bukan untuk pembebasan Palestina.
“Kami tidak bersama muqawamah yang dirancang untuk berkompromi. Kami tidak bersama muqawamah yang membarter darah dengan tanah. Kami hanya bersama muqawamah yang puas semata dengan kebebasan tanah Palestina secara total dan tanpa syarat agar rakyat Palestina dapat kembali ke negerinya dengan mulia dan terhormat,” tegas Qassem.
Ketua Biro Politik HAMAS Khaled Mashal Senin (1/5/2017) mendeklarasikan dokumen politik baru faksi pejuang ini, dan kemudian menimbulkan beragam tafsiran.
Dilaporkan bahwa dalam dokumen politik baru HAMAS ini selain telah dihapus pernyataan tegas yang menuntut pemusnahan Rezim Zionis, juga menyatakan dukungannya kepada pendirian negara merdeka Palestina di wilayah perbatasan 1967. (mm/irna)