Sanaa LiputanIslam.com – Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Yusuf bin Ahmed Al-Othaimeen mengecam keras keputusan baru Rezim Zionis Israel untuk proyek pembangunan permukiman warga Zionis di Tepi Barat.
“Semua permukiman Rezim Zionis di wilayah pendudukan Palestina ilegal, sesuai undang-undang internasional dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya No. 2334 Dewan Keamanan yang dirilis 23 Desember 2016,” kecamnya, Minggu (2/4/2017).
Dia mengatakan, “Kebijakan pembangunan dan perluasan permukiman Rezim Zionis merupakan pelanggaran terbuka terhadap hak bangsa Palestina dan mencerminkan upaya rezim ini untuk mengabaikan Solusi Dua Negara (pembentukan dua negara Palestina dan Israel – red).”
Sekjen OKI mendesak Dewan Keamanan PBB agar menerapkan resolusi-resolusinya dan menekan Israel supaya menghentikan pembangunan permukiman serta memenuhi janj-janjinya kepada khalayak internasional.
Keputusan Israel tersebut mendapat kecaman bukan hanya dari OKI, melainkan juga banyak negara, dan dengan keputusan ini Israel akan kembali menerapkan proyeknya itu untuk pertama kalinya sejak 1999.
Negara-negara Arab dalam Konferensi Tingkat Tingginya ke-28 di Yordania belum lama ini menegaskan solidaritas dan kekompakan penuh mereka kepada Palestina dan hak bangsa ini untuk mendirikan negara merdeka di dalam wilayah perbatasan 1967 dengan ibu kota Baitul Maqdis (al-Quds/Yerussalem).
Solusi Dua Negara mengemuka pasca kekalahan Arab dalam perang melawan Israel pada tahun 1967. Solusi ini kemudian dikukuhkan dalam resolusi 242 Dewan keamaan PBB pada November 1967.
Sejauh ini sebanyak 400 ribu pemukim Zionsi dan 2,8 juta penduduk Palestina tinggal di Tepi Barat, dan masih ada dua ribu pemukim Zionis lain yang tinggal di Baitul Maqdis timur. (mm/alyoum7)