London,LiputanIslam.com-Sayeeda Warsi, mantan ketua Partai Konservatif Inggris, menyatakan dirinya berusaha menghilangkan celah dalam UU Inggris yang disusun untuk mendukung Israel.
Dalam wawancara dengan Middle East Eye, Warsi mengatakan,”Celah ini menyebabkan perbedaan antara warga Inggris yang berperang untuk negara lain seperti Israel, dengan mereka yang bertempur di barisan kelompok-kelompok asing, seperti kelompok Kurdi atau kelompok ekstremis.”
Menurut menteri Muslim pertama di kabinet Inggris ini, salah satu pertanyaannya kepada Kemenlu Inggris adalah: “apa perbedaan antara orang yang mengabdi untuk negara lain dengan orang yang bergabung dengan kelompok nonpemerintah?”
Warsi menyatakan, jika seorang warga Inggris mengabdi di militer negara lain, dia tak akan dihukum saat pulang ke Inggris. Tapi jika di negara itu dia bergabung dengan kelompok penentang pemerintah, dia akan diadili saat kembali ke Inggris.
“Satu-satunya alasan kenapa celah ini didiamkan begitu saja, adalah pengabdian warga Inggris di tentara Israel. Masalahnya, kita tidak cukup berani mengatakan bahwa warga Inggris semestinya tidak boleh membela negara lain. Ini adalah hal yang seharusnya disampaikan dengan tegas,”ujar Warsi.
Dia lalu menyinggung suatu polemik tentang keharusan warga Muslim Inggris untuk setia kepada negara, padahal keharusan ini juga mencakup warga non-Muslim.
“Sering dikatakan bahwa Muslimin harus setia kepada Inggris. Kita sudah banyak bicara tentang hal ini. Namun, ketika hal ini berkaitan dengan kelompok lain, kita tidak bicara apa pun. Kita tahu bahwa negara kita terdiri dari berbagai agama dan kelompok. Maka, marilah kita tutup celah ini untuk selamanya. Harus ditegaskan bahwa jika kita tidak boleh berperang untuk Inggris, kita pun dilarang berperang untuk negara lain,”demikian Warsi menegaskan.
Menurut Middle East Eye, saat ini puluhan warga Inggris menjadi sukarelawan dalam program “Mahal” untuk bergabung dengan tentara Israel.
Jubir program “Mahal” mengatakan, data rinci terkait warga Inggris yang bergabung dalam program ini adalah rahasia negara. Hanya Kementerian Pertahanan Inggris yang berwenang untuk mengungkapkannya. (af/alalam)