Kairo, LiputanIslam.com – Para menlu Arab di akhir sidang Liga Arab di Kairo, Mesir, Selasa (7/3/2017) menegaskan bahwa pemindahan Kedubes Amerika Serikat (AS) dari Tel Aviv ke al-Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) dan pengakuannya atas kota ini sebagai ibu kota Israel merupakan tindakan yang mengancam perdamaian di Timteng.
Liga Arab dalam resolusinya menyerukan kepada negara-negara dunia supaya konsisten kepada resolusi-resolusi internasional yang tidak membenarkan pemindahan misi diplomatik ke Baitul Maqdis.
“Seluruh negara harus konsisten kepada resolusi, 476 dan 478 tahun 1980 dan kepada prinsip-prinsip hukum internasional,” bunyi resolusi Liga Arab, sebagaimana dikutip IRNA dari Sky News.
Organisasi yang beranggotakan 22 negara Arab ini mengecam keras keputusan parlemen Israel, Knesset, menjadikan al-Quds sebagai bagian dari wilayah Israel serta berupaya memindahkan kedubes negara-negara sahabat Israel ke al-Quds agar kota suci ini dapat diakui sebagai ibu kota Israel.
Liga Arab mengingatkan bahwa pengadaan pusat-pusat diplomatik di al-Quds atau pemindahan kedubes ke sana merupakan pelanggaran secara terbuka terhadap hak bangsa Palestina sekaligus hak seluruh umat Islam dan Kristen.
Liga Arab menambahkan, “Ini merupakan pelanggaran terbuka terhadap undang-undang internasional, perjanjian Jenewa, dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, serta berbahaya dan menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan di kawasan.”
Menurut liga Arab, pemindahan kedubes ke Al-Quds akan melenyapkan Solusi Dua Negara (pembentukan negara Palestina di sisi Israel) serta memicu radikalisme dan kekerasan.
Presiden AS Donald Trump pada kampanye pilpres AS menyatakan akan memindah kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke al-Quds jika dirinya terpilih sebagai presiden, dan akan mengakui al-Quds sebagai ibu kota Israel.
Kemudian, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu 15 Februari 2017 Trump dilaporkan telah memberikan isyarat bahwa Washington tidak akan berkomitmen pada Solusi Dua Negara.
Solusi Dua Negara mengemuka setelah Arab kalah dalam perang melawan Israel pada tahun 1967. Solusi ini kemudian dikukuhkan dalam Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB pada 1967. (mm/irna)