New York, LiputanIslam.com –– Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa keputusan pengadilan Mesir untuk menghukum mati 529 anggota Ikhwanul Muslimin bertentangan dengan hukum internasional. PBB juga khawatir ribuan anggota Ikhwanul Muslimin lainnya akan menghadapi nasib serupa. Sementara sejumlah pembela hak asasi manusia dan ahli hukum menyebut keputusan pengadilan tersebut sebagai hukuman mati massal terbesar sepanjang sejarah modern Mesir.
Pemimpin Ikhwanul Muslimin dan 682 lainnya juga sedang menjalani pengadilan yang sama pada Selasa (25/3).
“Penjatuhan hukuman mati kepada banyak orang di pengadilan yang dipenuhi ketidakwajaran adalah hal yang bertentangan dengan hukum internasional hak asasi manusia,” kata juru bicara Komisi HAM PBB, Rupert Colville, kepada para wartawan di Jenewa, Selasa (25/3)
“Proses peradilan massal terhadap 529 orang itu hanya berlangsung selama dua hari. Ini jelas tidak memenuhi persyaratan paling dasar terhadap proses peradilan yang adil,” tambah Colville.
Sebanyak 398 terdakwa bahkan diadili secara in absensia (tanpa kehadiran orang yang bersangkutan).
“Dakwaan terhadap para terhukum sampai saat ini belum diketahui karena tidak dibacakan di pengadilan dan tidak semua dari mereka mempunyai pengacara,” kata Colville lagi.
Pengacara terdakwa mengatakan mereka tidak mempunyai akses yang cukup terhadap kliennya dan menilai hakim tidak mempertimbangkan bukti yang dihadirkan oleh pembela, tambah Colville.
“Kami sangat khawatir terhadap para terdakwa lainnya yang telah ditahan sejak Juli tahun lalu oleh tuduhan yang sama. Pengadilan pidana Minya di selatan Mesir hari ini memproses lebih dari 600 orang atas tuduhan menjadi anggota Ikhwanul Muslimin dan sejumlah hal lainnya,” kata Colville.
PBNU: Vonis Pengadilan Mesir adalah ‘Genosida’
Kecaman terhadap hukuman mati massa di Mesir tersebut juga datang dari tanah air. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menganggap vonis mati yang dijatuhkan pengadilan Mesir kepada 529 aktivis Al-Ikhwanul Muslimin di Mesir jelas merupakan ‘genosida’ yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Solusi yang sangat tidak layak ini, pada gilirannya, akan memicu ‘global conflict’ lebih serius, yang tidak hanya disebabkan kemarahan kolektif jamaah yang sama, namun juga memicu keprihatinan kolektif masyarakat lainnya atas nama kemanusiaan dan HAM.
Pendapat ini diungkapkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Maksum Machfoedz, yang juga Ketua Badan Halal NU (BHNU), saat dihubungi media nasional, pada Selasa siang (25/3) melalui email.
“Ada pelanggaran seberat apapun, menjadi indah sekali kalau solusinya bukan genosida, apalagi ethnic cleansing, karena hal ini hanya menimbulkan balas dendam bergantian dan tanpa ujung,” tegas Maksum Machfoedz.
Karena itu, lanjut Maksum Machfoedz yang perlu dibangun adalah etika kesepahaman, “the rule in use” yang harus diadopsi dalam keberagaman keberagaman.
“Walaupun kasus ini sudah campur aduk antara kepentingan agama, politik dan ekonomi, yang diiringi pula rivalitas teramat keras, tidak seharusnya polemik multidimensi ini diselesaikan dengan “genocide” pembunuhan kolektif, “ethnic cleansing,” dan sejenisnya,” jelas Maksum Machfoedz.(ca/republika.co.id)