Manama, LiputanIslam.com – Memperingati Hari Penghapusan Diskriminasi Rasional Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 Maret lalu, Forum Bahrain untuk Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan pemerintah Bahrain masih menerapkan diskriminasi terhadap warga Syiah yang justru menempati posisi mayoritas di negara ini. Diskriminasi itu dilakukan dengan menyingkirkan aspirasi politik mayoritas dari ranah ketatanegaraan sehingga menimbulkan penindasan, melenyapkan citra negara, dan memunculkan kekuasaan yang berpijak pada monopoli dan marginalisasi.
Forum HAM Bahrain itu menilai rezim Bahrain menyalahi prinsip keseteraan kewarganegaran yang merupakan salah satu pilar demokrasi, padahal kesetaraan dan anti diskriminasi telah diamanatkan dalam Pasal 18 Konstitusi Bahrain. Menurut forum ini, Bahrain sudah bergabung dengan perjanjian internasional penghapusan diskriminasi pada tahun 1990, tapi jumlah warga Syiah yang dilibatkan dalam mahkamah dan garda kerajaan serta angkatan bersenjata Bahrain ternyata nol persen.
Forum Bahrain untuk HAM menyebutkan bahwa pakar internasional Sayyid Basyuni yang telah ditugaskan oleh pemerintah Bahrain untuk menyusun laporan tentang kondisi HAM di negara ini telah berterus terang menyatakan bahwa sumber problema kemelut Bahrain adalah masalah keseteraan politik antara Syiah dan Sunni di mana Syiah memang telah dijauhkan sepenuhnya dari atmosfir kekuasaan.
Forum Bahrain untuk HAM lantas mengingatkan bahwa negara ini memerlukan pembenahan secara mendasar yang bertumpu pada konvensi dunia mengenai penghapusan rasisme dan diskriminasi.
Sementara itu, Harian World Tribune menyebutkan bahwa sejak hampir tiga tahun silam di Bahrain terdapat ribuan tentara yang menamakan dirinya “Perisai Semenanjung” dengan tugas menumpas gerakan reformasi politik Bahrain. Menurut surat kabar ini, pasukan Perisai Semenanjung memandang Iran sebagai ancaman bagi Bahrain sehingga tidak akan meninggalkan negara ini. Tentang ini World Tribune mengutip pernyataan Kepala Keamanan Publik Bahrain Mayjen Tarik al-Hassan; “Kami tidak menuduh pemerintah Iran terlibat, tapi memastikan adanya kelompok-kelompok dari Iran yang terlibat.” Menurut World Tribune, Perisai Semenanjung terdiri dari pasukan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (GCC), terutama tentara Arab Saudi.
Menteri Pertahanan Bahrain Mohammad bin Abdullah al-Khalifa mengatakan, “Pasukan itu didatangkan untuk mengendalikan keadaan, namun tidak melakukan aktivitas apapun di dalam negeri, melainkan hanya difokuskan pada posisi yang telah ditetapkan untuknya, menjalankan tugasnya menyokong pemerintah Bahrain serta menjamin posisi-posisi militer, strategis dan penting.”
Dia tidak menyebutkan jumlah personil militer Perisai Semenanjung. Dia hanya menyatakan bahwa pasukan itu ditempatkan di sepanjang wilayah perbatasan Bahrain serta berbagai titik lokasi dan obyek vital. Tapi menurut World Tribune, ketika revolusi Bahrain menemukan puncaknya pada pertengahan tahun 2011, negara-negara GCC mendatangkan pasukan Perisai Semenanjung ke Bahrain dengan jumlah antara 3000 sampai 7000 personil. (mm/alalam)