Wina, LiputanIslam.com–Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperjuangkan dalam forum internasional agar kejahatan perikanan (fisheries crime) dikategorikan kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime/TOC). Susi menyampaikan usulan Indonesia ini di Wina, Austria, dalam sesi ke-25 Sidang Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice-CCPCJ), Senin (23/5/2016).
CCPCJ merupakan komisi yang didirikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) dan berada dalam koordinasi sebuah badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang berkedudukan di Wina, Austria. CCPCJ adalah satu-satunya forum rutin tahunan di bawah koordinasi UNODC yang mempunyai mandat untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan nasional dan transnasional, termasuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem administrasi peradilan pidana. CCPCJ juga merupakan forum yang sangat tepat bagi negara-negara di dunia untuk bertukar pengalaman, keahlian dan informasi demi mengembangkan strategi nasional dan internasional serta mengidentifikasi isu-isu utama dalam pemberantasan kejahatan.
Dalam memperjuangkan kejahatan perikanan sebagai TOC di sidang CCPCJ ini, Susi didampingi oleh beberapa anggota delegasi, antara lain Duta Besar RI untuk Wina/Watap RI Rachmat Budiman, Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa, anggota Satgas 115, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim), Kemlu, BNPT, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI-AL. Sesi ke-25 CCPCJ ini akan dibuka hari ini dan berakhir pada 27 Mei 2016.
“Pencegahan kejahatan perikanan dan kejahatan terkait perikanan merupakan salah satu upaya untuk menjaga visi pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Susi di Wina, seperti dikutip Detik.com.
Susi memberikan pernyataan selaku kepala delegasi bahwa pelanggaran perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated/IUU Fishing) telah terbukti menjadi pintu masuk kejahatan perikanan dan kejahatan terkait perikanan, seperti tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan dan perdagangan obat-obatan terlarang, flora dan fauna yang dilindungi dan terancam punah, serta barang-barang impor ilegal, tindak pidana pencucian uang (money laundering), pemalsuan dokumen dan tindak pidana korupsi. (dw/detik.com)