Jakarta, LiputanIslam.com–Meskipun pada 18 April Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan, proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dihentikan sementara. Antara lain, seperti dilaporkan SCTV, di Pulau G, salah satu pulau reklamasi, pada 18/4/2016 siang terlihat kembali adanya aktivitas pengerjaan di Pulau G. Beberapa alat berat jenis beko (backhoe) sedang mengeruk pasir-pasir yang ada di Pulau G.
Sikap ‘ngeyel’ pengembang ini mendapat kritik keras dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Menurutnya, para pengembang itu adalah pemberontak karena tidak mengindahkan imbauan pemerintah.
“Itu namanya kurang ajar dan melawan Pemerintah yang sah. Harus dianggap sebagai pemberontak,” kata Boyamin kepada Aktual.com, Kamis (28/4).
Menurut dia, Kementrian Kelautan (KKP) dan Perikananan serta Kementrian Linggkungan Hidup (KLH) serta Kemenko Maritim dan Sumber Daya harus lebih tegas untuk menjaga kewibawaan Pemerintah atas keputusan yang sudah disepakati.
Bahkan Boyamin meminta Pemerintah untuk menyeret pelaku pengembang yang masih ‘ngotot’ melakukan aktifitas reklamasi ke meja hijau.
“Pemerintah harus lebih keras dengan cara menyeret pelakunya ke Pengadilan karena telah merusak lingkungan hidup,”
“Merusak lingkungan hidup tanpa ijin bahkan sudah dilarang pemerintah maka kena pasal Pidana Undang-undang Pelestarian Lingkungan Hidup,” demikian Boyamin.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, meminta Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kehutanan serta Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyurati kepolisian agar menertibkan aktifitas reklamasi.
“Kalau sudah menjadi kesepakatan kementrian, maka wajib dari kementrian itu meminta penegak hukum untuk menertibkan proyek itu,” ujar Bambang usai Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (21/4).
Dampak Negatif Reklamasi
Menurut pakar oseanografi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan, proyek reklamasi 17 pulau di sepanjang Pantai Utara Jakarta akan membawa banyak dampak negatif, antara lain peningkatan sedimentasi (pengendapan material) sehingga berpotensi banjir, penurunan kualitas air akibat logam berat dan bahan organik yang berdampak pada kematian ikan.
Tak hanya itu akan terjadi penurunan kecepatan arus sehingga proses sirkulasi air tidak berjalan dengan lancar.
“Kematian ikan karena pengaruh logam berat dan bahan organik, terjadi penurunan arus sehingga material yang masuk dari sungai cenderung tertahan di situ (teluk),” katanya, seperti dikutip Republika.
Baca: Tanggul Laut Jakarta Akan Gusur 16.855 Nelayan
Giant Sea Wall, Solusi atau Masalah Baru
Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Riza Damanik mengatakan, reklamasi akan merusak ekosistem mangrove sehingga fungsi ekologi sebagai daerah pelindung pantai musnah, regulasi sedimen dan perlindungan ikan telah hilang sepanjang Pantai Utara Jakarta dan pertumbuhan karang di Kep. Seribu terganggu akibat tekanan bahan pencemaran dan sedimen bahan uruk reklamasi Pantai Utara, serta mematikan mata pencaharian masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan.(dw)